Jatimpedia

Tag: #IpukFiestiandiani

  • Bupati Ipuk : IPM Banyuwangi 2024 Naik Jadi 74,30

    Bupati Ipuk : IPM Banyuwangi 2024 Naik Jadi 74,30

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Banyuwangi pada 2024 naik menjadi 74,30 dari tahun sebelumnya sebesar 73,79.

    “Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, yakni mencapai 103,55 persen,” katanya saat menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2024 di DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

    Sedangkan persentase penduduk miskin, lanjut Ipuk, turun dari 7,34 pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024 yang diiringi dengan penurunan kemiskinan ekstrem dari 0,43 persen jadi 0,29 persen.

    Sementara indeks gini Banyuwangi atau rasio ketimpangan, katanya, juga mengalami penurunan dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada Tahun 2024, dibarengi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang juga turun dari sebesar 4,75 persen menjadi 4,03 persen pada 2024.

    “Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tumbuh stabil di atas empat persen tepatnya sebesar 4,68 persen,” kata Bupati Ipuk.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk juga memaparkan capaian pada beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di antaranya urusan pendidikan, di mana indeks pendidikan di 2024 sebesar 0,624 atau tercapai 100,70 persen dari target.

    Pada urusan kesehatan, indeks kesehatan pada 2024 sebesar 0,833 atau melebihi target dengan capaian sebesar 106,77 persen.

    “Sedangkan pada urusan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 3,1 juta orang pada 2023, menjadi 3,2 juta orang pada Tahun 2024, termasuk wisatawan mancanegara meningkat dari 69,6 ribu orang pada 2023, menjadi 122,9 ribu orang pada 2024,” papar Ipuk.

    Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi juga meraih banyak prestasi dan penghargaan, di antaranya Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Predikat AA dari Kemenpan RB, Penghargaan Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia Tahun 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023 dan Penghargaan Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dalam Innovative Government Award (IGA) 2024 dari Kemndagri.

    Serta Penghargaan sebagai Kabupaten dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik pada Tahun 2024 (SPBE) dari Penghargaan APBD Award Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

    “Semua ini merupakan hasil kinerja dan sinergi pemerintah daerah dan DPRD, serta seluruh jajaran Forpimda, instansi vertikal, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta semua elemen masyarakat Banyuwangi,” tutur Ipuk. (sat)

     

  • Kolaborasi Pemkab Banyuwang dan BI Dukung Ketahanan Pangan

    Kolaborasi Pemkab Banyuwang dan BI Dukung Ketahanan Pangan

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan BI Jember menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian yang kini menjadi program nasional.

    Kepala Perwakilan BI Jember, Gunawan mengatakan, kerja sama ini mencakup berbagai program strategis yang fokus pada peningkatan produksi dan distribusi komoditas utama seperti cabai, beras, daging ayam ras, telur, dan bawang merah.

    “Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang pertumbuhannya pesat, utamanya di sektor pertanian. Dengan kerja sama ini, potensi besar tersebut akan terus didorong agar memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Gunawan, saat High Level Meeting mengenai pengembangan ekonomi daerah yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Banyuwangi, Rabu (12/3/2025).

    Gunawan menjelaskan bahwa BI akan mendukung pengembangan ketahanan pangan di Banyuwangi melalui berbagai program, yang meliputi, Penyaluran sarana dan prasarana (sarpras) digital farming, dan bantuan alat pertanian bagi kelompok tani, Demplot pupuk organik. Selin itu ada Penguatan digitalisasi dan sistem data pangan, Pengembangan UMKM sektor pangan, Pelatihan dan kurasi produk UMKM, Program capacity building, dan Optimalisasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

    “Kami akan bantu meningkatkan produksi, kualitas, hingga distribusinya, sehingga hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi bahkan daerah lain, melalui skema kerja sama antar wilayah,” kata Gunawan.

    Selain itu, BI Jember juga akan mengadakan pelatihan dan kurasi produk bagi UMKM, serta program capacity building guna meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha para pelaku bisnis lokal di sektor tersebut.

    Dalam kesempatan tersebut, Gunawan juga mengapresiasi capaian kinerja sektor perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, kondisi perekonomian Banyuwangi cukup baik, dengan pertumbuhan kredit yang stabil, peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan inflasi yang melandai.

    “Jadi masyarakat Banyuwangi tabungannya meningkat. Banyak juga pelaku usaha yang mengajukan kredit untuk pengembangan usaha. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Banyuwangi tumbuh,” kata Gunawan.

    Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan program prioritas Banyuwangi, yaitu peningkatan pertanian untuk ketahanan pangan.

    “Kami terus berupaya agar sektor pertanian Banyuwangi terus terjaga, dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Terima kasih atas dukungan Bank Indonesia selama ini kepada Banyuwangi,” kata Ipuk.(sat)

  • Ada Efisiensi, Pemkab Banyuwangi Tetap Prioritaskan Infrastruktur

    Ada Efisiensi, Pemkab Banyuwangi Tetap Prioritaskan Infrastruktur

    JATIMPEDIA, Banyuwangi –   Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi program prioritasnya, meskipun ada efisiensi anggaran. Hal ini disampaikannya saat kegiatan Laju Desa dan buka bersama warga di Pesanggaran (5/3/2025).

    “Pembangunan infrastruktur akan tetap kami laksanakan di tengah adanya efisiensi. Tentunya dengan menentukan skala prioritas karena anggaran yang terbatas,” kata Bupati Ipuk, Rabu (5/3/2025).

    Prioritas infrastruktur yang akan digarap antara lain pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan. Untuk infrastruktur jalan, Pemkab Banyuwangi akan membangun 518 ruas jalan di seluruh Banyuwangi. Termasuk di Kecamatan Pesanggaran yang menjadi lokasi Laju Desa dan buka bersama tersebut.

    “Ada setidaknya sembilan titik pembangunan jalan di Kecamatan Pesanggaran. Pembangunan ini akan kami laksanakan dengan memaksimalkan anggaran APBD Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk.

    Selain infrastruktur jalan, peningkatan infrastruktur kesehatan juga akan dilakukan. Seperti peningkatan fasilitas kesehatan di dua Rumah Sakit Daerah, yakni RSUD Blambangan dan RSUD Genteng.

    “Di wilayah Kecamatan Pesanggaran juga akan segera dilakukan pembangunan rumah sakit untuk meng-cover masyarakat wilayah selatan,” ujar Ipuk.

    Pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas daerah yakni penyelesaian jalan lintas timur (JLT) dan jalan lintas selatan (Pansela).  perbaikan 10 ribu rumah tidak layak huni dan pemasangan 30 ribu titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) pada ruas jalan daerah.

    “Kami mohon doa restu dan dukungan warga Banyuwangi agar semua rencana program prioritas daerah bisa berjalan dengan baik,” kata Ipuk.(sat)

  • Jaga Inflasi, Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Pasar Murah

    Jaga Inflasi, Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Pasar Murah

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggencarkan operasi pasar sembako murah guna menstabilkan harga bahan pokok selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2025. Operasi pasar murah ini digelar di 31 titik di seluruh Banyuwangi mulai tanggal 6 hingga 27 Maret 2025 bekerja sama dengan Bulog, PT Pos Indonesia, dan instansi terkait lainnya.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan operasi pasar murah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, terutama selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Pada periode ini, harga beberapa bahan pokok biasanya mengalami kenaikan.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat mengendalikan kenaikan harga, sekaligus memberikan alternatif belanja dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bupati Ipuk, Jum’at (7/9/2025).

    Pemkab Banyuwangi juga menggandeng sejumlah toko modern dan distributor bahan pokok untuk berpartisipasi dalam operasi pasar murah ini dengan menawarkan harga yang terjangkau.

    “Operasi pasar dibuka mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini karena stok bahan pokok yang dijual cukup banyak,” kata Ipuk.

    Kepala Bulog Banyuwangi, Dwiana Puspitasari mengungkapkan setiap hari Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton, beras premium 2,5 kwintal, minyak goreng 50 liter, gula pasir 1 kwintal, tepung terigu 40 kilogram, dan 20 koli beras zakat.

    “Kuota ini dapat kami tambah jika diperlukan,” kata Dwiana.

    Beras medium SPHP dijual dengan harga Rp. 60 ribu per 5 kg, gula pasir Rp. 17.500 per kg, minyak goreng (Kita) Rp. 19.000 per liter, dan tepung terigu Rp. 10.000 per kg.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, Nanin Oktaviantie menambahkan sejumlah distributor bahan pokok Banyuwangi juga menyediakan bahan pangan lainnya seperti telur, tepung terigu, sarden kaleng, hingga aneka kue kering.

    “Harganya juga lebih murah karena langsung dari distributor,” kata Nanin.

    Nanin menyebutkan total ada 31 titik operasi pasar murah di seluruh wilayah Banyuwangi yang digelar setiap hari mulai tanggal 6 hingga 27 Maret 2025.(sat)

  • Bupati Ipuk Minta ASN Tingkatkan Pelayanan Publik di Banyuwangi

    Bupati Ipuk Minta ASN Tingkatkan Pelayanan Publik di Banyuwangi

    JATIMPEDIA, Banyuwangi  – Usai dilantik dan mengikuti retret kepala daerah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan publik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Hal ini disampaikannya saat memimpin apel perdana bersama Wakil Bupati Mujiono di halaman Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (3/3/2025).

    Dalam pidatonya Ipuk menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Menurut Ipuk di tengah efisiensi anggaran, digitalisasi pelayanan publik harus terus ditingkatkan.

    “Berikan pelayanan sepenuh hati, pelayanan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan mereka,” ungkap Bupati Ipuk.

    Ipuk menegaskan semua ASN harus memiliki mindset bahwa digitalisasi menjadi kunci percepatan layanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

    “Digitalisasi pelayanan publik harus terus digenjot. Semua ASN harus memiliki mindset bagaimana digitalisasi menjadi kunci percepatan layanan publik,” ujar Ipuk.

    Selain itu, Ipuk meminta kepada kepala OPD dan camat untuk lebih efektif dalam penggunaan anggaran serta lebih inovatif dalam mencari solusi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan program pembangunan.

    “Menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan program pembangunan sangatlah penting. Banyuwangi bisa seperti sekarang karena semua pihak bahu-membahu mensukseskan program-program daerah,” tambah Ipuk. (sat)

  • Selama Ramadan, Pemkab Banyuwangi Sesuaikan Jam Kerja dan Layanan Publik

    Selama Ramadan, Pemkab Banyuwangi Sesuaikan Jam Kerja dan Layanan Publik

    JATIMPEDIA,  Banyuwangi  – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyesuaikan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN setempat dan pelayanan publik selama bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah.

    Perubahan jam kerja dan pelayanan publik tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 000.8.3/344/429.034/2025 tentang Jam Kerja Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Penyesuaian jam kerja ini dilakukan agar kinerja dan layanan publik berjalan lebih efektif selama bulan Ramadhan,” ujar Asisten Administrasi dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Choiril Ustadi di Banyuwangi, Sabtu.

    Menurutnya, perubahan jam kerja dan pelayanan publik dalam surat edaran tersebut yakni untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, dan jam kerjanya berubah.

    Selama bulan Ramadhan, untuk hari Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00 WIB, sementara pada hari Jumat masuk pukul 07.00-15.00 WIB.

    “Tetap ada jam istirahat, pada hari Senin-Kamis, istirahat pukul 12.00-12.30, pada hari Jumat pukul 11.30 hingga pukul 13.00 WIB,” kata Choiril Ustadi.

    Sementara pada instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, menurutnya, jam kerjanya pada hari Senin-Kamis, pukul 08.00-14.00 WIB, pada Jumat pukul 07.30-11.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00-13.00 WIB.

    “Otomatis jam pelayanan publik di lingkungan pemkab juga menyesuaikan, sepertinya layanan di kantor pemkab, kantor kecamatan dan layanan di Mal Pelayanan Publik juga akan menyesuaikan dengan jam tersebut,” kata Choiril Ustadi.

    Ia mengatakan untuk jadwal enam hari kerja tidak ada jam istirahat, karena layanan dilakukan secara bergantian.

    Sedangkan untuk layanan puskesmas, jam layanannya mengikuti jam kerja PNS yang masuk enam hari kerja.

    “Hanya saja untuk loket pendaftaran akan ditutup satu jam lebih cepat dari jam kerja untuk memberikan kesempatan menyelesaikan pelayanan dan administrasi,” kata Choiril Ustadi. (sat)

  • Gandeng Kejari Banyuwangi, Bupati Ipuk Tingkatkan Pemerintahan Yang Bersih

    Gandeng Kejari Banyuwangi, Bupati Ipuk Tingkatkan Pemerintahan Yang Bersih

    JATIMPEDIA, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan pemerintah daerah setempat terus melakukan upaya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih salah satunya memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat.

    “Kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

    Ipuk mengaku, beberapa hari lalu kerja sama dengan kejaksaan setempat diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

    Menurutnya, tantangan dalam mengelola pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi, sehingga sinergi bersama dengan kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum.

    “Saya berharap kerja sama yang terus terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas-tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Bupati Ipuk.

    Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri ini, lanjutnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dan kejaksaan, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian masalah hukum.

    “Terutama langkah-langkah preventif yang tujuannya untuk kembali mengingatkan aturan-aturan yang berlaku. Terkadang PNS dalam melakukan kerja ini kurang komprehensif memahami aturan, dan kami butuh bantuan hukum (legal assistance) oleh Kejari,” kata Ipuk.

     

    Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Suhardjono menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan fokus pada aspek hukum, mulai pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan layanan hukum.

    Ia mengatakan analisis hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan terutama ketika terdapat penafsiran berbeda terhadap regulasi.

    “Termasuk bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum, kerja sama ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Banyuwangi,” katanya. (sat)