Jatimpedia

Tag: #DPRDJatim

  • Khofifah Cetuskan 10 Program Quick-Win untuk Tiga Bulan Pertama Kerja

    Khofifah Cetuskan 10 Program Quick-Win untuk Tiga Bulan Pertama Kerja

    JATIMPEDIA. Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak resmi melaksanakan sertijab dan menyampaikan visi-misi pembangunan Jawa Timur periode 2025-2030 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur, Sabtu (1/3/2025).
    Turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Brigjend Pol (P) Prof Dr Hoiruddin Hasibuan, dalam kesempatan ini Khofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara dengan mengangkat visi Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
    “Apa yang dihadapi di periode pertama pemerintahan Khofifah-Emil tidak sama dengan yang apa kita hadapi hari ini hingga lima tahun ke depan. Menjawab hal ini akan memerlukan kombinasi antara keberlanjutan strategi dan program dengan inovasi langkah- langkah baru,” tegas Khofifah dalam paparannya.
    Di periode pertama memimpin Jatim, Khofifah-Emil diketahui telah berhasil membuat Jatim lebih maju. Hal itu tampak dari keberhasilan Khofifah dalam membangkitkan ekonomi Jatim yang terpuruk pasca pandemic covid-19, menurunkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang mulanya berada diatas rata-rata kemiskinan ekstrem nasional dengan angka 4,4 persen di tahun 2020, kemudian menurun sangat signifikan menjadi 0,66 persen di awal tahun 2024.
    Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di tahun 2019 IPM Jawa Timur berada di angka 71,50 dan berada dibawah rata-rata nasional. Dan di tahun 2024, IPM Jawa Timur berada di angka 75,35 dan berada diatas rata- rata nasional.
    “Sebagai provinsi yang juga memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia atau hampir seperenam jumlah penduduk Indonesia, Jawa Timur tak hanya dihadapkan pada peluang sebagai pemilik sumber daya manusia dan daya tarik pasar yang besar,” ujar Khofifah.
    “Namun, juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya alam termasuk lahan yang menuntut langkah-langkah baru kedepannya. Inilah yang mendasari kami mengusung cita-cita mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara,” imbuhnya.
    Dengan semangat mewujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara dan adanya visi Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, secara khusus Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam satu tekad yang kuat.
    Khususnya demi melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Center of Gravity yang strategis dan berkembang pesat, menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keungguan inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
    “Mari berupaya mencapai tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur demi mendukung visi nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tahun 2045,” tegasnya.
    *Lanjutkan Nawa Bhakti Satya yang Selaras dengan Asta Cita*
    Di kesempatan ini, Khofifah juga menegaskan ke depan Nawa Bhakti Satya akan terus dilanjutkan dengan penyempurnaan dan penyelarasan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah pusat.
    “Nawa Bhakti Satya yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan adalah Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah-Amanah, Jatim Harmoni, Jatim Agro, dan juga Jatim Lestari. Semua kita rumuskan dengan evaluasi dan peningkatan dari capaian di periode sebelumnya dan penyelarasan dengan Asta Cita,” tegasnya.
    Sejumlah program prioritas yang akan dilakukan seperti PKH Plus, Jatim Puspa, Desa Berdaya, Desa Devisa ataupun Klinik BUMDes, Millenium Job Centre (MJC), Eko Tren-One Pesantren One Product (OPOP), YC2 (Youth Creativepreneur Centre), Jatim World Class Education, Beasiswa Santri Unggul, East Java Centre of Literacy, BPOPP SMA, SMK, PK-PLK Negeri & Swasta.
    “Selain itu juga pengembangan rumah sakit rujukan oleh Pemprov, KIPA (Kesehatan Inklusif, Preventif dan Aksesibel), Jatim World Class Hospital Collaboration, BUAIAN (Bunda Anak Impian), Mental Wellness & Happiness Service. Berikutnya juga Mudik Gratis, Percepatan Pansela, Trans Jatim Plus, dan Trans Laut Jatim, dan lain-lain,” urainya.
    *Cetuskan Program Quick Win untuk 100 Hari Pertama Kerja*
    Tak hanya itu, di hadapan seluruh tamu yang hadir, pihaknya juga menyampaikan semangat untuk untuk bergerak cepat dalam menjalankan program pembangunan, pelayanan dan pemerintahan.
    “Kami sengaja merumuskan beberapa program quick-win yang akan jadi salah satu dari fokus kami selama tiga bulan ke depan,” tegas Khofifah.
    Yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga di bulan Ramadhan dan Lebaran dengan program Lumbung Pangan dan menjadikan Lumbung Pangan sebagai basis berkelanjutan untuk penguatan hulu hilir agro.
    “Kedua kami siap meningkatkan efektivitas sistem pelayanan publik berbasis digital terpadu dengan menambah jumlah aplikasi pemerintah terintegrasi kedalam platform Majadigi super apps, termasuk integrasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional),” tegas Khofifah.
    Berikutnya yang ketiga, Khofifah siap melaksanakan mudik gratis berbasis angkutan darat dan laut, termasuk pemantapan penanganan dermaga pelabuhan Jangkar, dan rute lainnya seperti kepulauan Sumenep dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
    “Keempat kami siap untuk mendorong peningkatan frekuensi dan kapasitas pelayanan Trans Jatim di koridor-koridor eksisting serta meningkatkan kenyamanan halte dan rute, berikut pula memulai koridor VI dengan rute Sidoarjo-Mojokerto,” ujarnya.
    Kelima, ia berkomitmen untuk mempercepat dimulainya tahapan periode 2025 untuk pembangunan RS Moh. Noer, serta pembangunan RS Paru Jember.
    Berikutnya keenam ia siap untuk menginisiasi program penguatan kompetensi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) kepada talenta Millennium Job Center (MJC) dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi generasi Z dan UMKM.
    Ke tujuh, pihaknya siap meluncurkan program perluasan pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui hibah modal Baznas, pembiayaan ultra mikro Bank UMKM dan penyaluran KUR melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
    “Berikutnya kami siap melakukan pemantapan jalan dengan sapu bersih lubang dan pemeliharaan rutin untuk mengantisipasi arus lalu lintas lebaran,” ujar Khofifah.
    Dan yang ke Sembilan, siap untuk mengnisiasi pemantapan ekonomi kreatif dalam program Desa Berdaya dengan sinergi program desa wisata, desa devisa, klinik BUMDes, dan Eko-tren.
    “Dan terakhir, merujuk data BMKG bahwa kemarau akan dimulai April-Juni, kami akan memulai pelaksanaan penanganan sungai-sungai rawan banjir dalam kewenangan provinsi termasuk pembersihan dan pengerukan sebagai langkah proaktif mitigasi bencana,” pungkasnya.  (ind)
  • Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan Nomenklatur Dua BUMD Jatim, Pj. Gubernur Adhy Optimistis Berdampak Kenaikan PAD

    Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan Nomenklatur Dua BUMD Jatim, Pj. Gubernur Adhy Optimistis Berdampak Kenaikan PAD

    JATIMPEDIA, Surabaya – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan dua nota penjelasan terkait perubahan nomenklatur dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) pada sidang Paripurna bersama DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Senin (3/2).

    Kedua BUMD tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama yang berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama atau disingkat menjadi PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda). Dan Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur yang berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur atau PT PWU Jawa Timur (Perseroda).

    Perubahan ini sendiri, disebut Adhy Karyono berdasarkan amanat dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang mana kedua ayat tersebut secara rinci mengatur susunan penulisan Perseroda pada nama BUMD.

    “Ini hanya perubahan status sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 54 bahwa BUMD harus diubah nama, yang belakangnya harus menggunakan Perseroda,” tuturnya.

    Adhy melanjutkan, dengan perubahan nomenklatur tersebut, terdapat beberapa hal yang harus mengalami penyesuaian. Untuk PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) yang kegiatan usahanya melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas bumi dari hulu ke hilir, diharapkan bisa meningkatkan peran serta Daerah melalui kepemilikan _Participating Interest_ 10%.

    “Ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10%. BUMD wajib memenuhi ketentuan tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan sahamnya,” tuturnya.

    Sedangkan untuk PT. PWU Jawa Timur (Perseroda), perubahan terjadi pada besaran modal awal dari Rp 250 M menjadi Rp 500 M. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Bahkan, disampaikan pula bahwa sejak Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur dibentuk hingga saat ini belum mengalami perubahan modal dasarnya.

    Melalui perubahan nomenklatur kedua BUMD tersebut, Pj. Gubernur Adhy berharap agar bisa berjalan dengan baik, serta dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Bahkan bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efeknya bisa dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait untuk kelancaran pembahasan kedua Raperda ini. Harapannya, kedua Raperda bisa menjadi Perda yang berkualiltas dan dapat diimplementasikan serta bermanfaat bagi kemajuan Jawa Timur,” pungkas dia. (ind)

  • Dua BUMD Jatim Berubah Jadi Perseroda

    Dua BUMD Jatim Berubah Jadi Perseroda

    JATIMPEDIA, Surabaya – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan dua nota penjelasan terkait perubahan nomenklatur dua BUMD pada sidang Paripurna bersama DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Senin (20/1).

    Kedua BUMD yang dirubah namanya adalah Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama (JGU) dan Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur.

    Menurut Adhy, berdasarkan amanat dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, kedua perusahaan yang semula perseroan terbatas dirubah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

    “Ini hanya perubahan nomenklatur. Pertama PT. Jatim Grha Utama dirubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jatim dirubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jatim,” kata Adhy Karyono.

    Adhy mengatakan, dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka core bussiness pada perusahaan tersebut juga mengalami perubahan. Perseroda JGU misalnya, yang semula lapangan usahanya meliputi pengelolaan aset, penyangga aset/lahan dan penciptaan produk properti, akan berganti fokus pada real estate, jasa, perdagangan besar, industri pengolahan, dan pengelolaan sampah limbah bahan beracun dan berbahaya.

    Perubahan tersebut, kata Adhy, selain untuk menunjang program Pemprov Jatim, juga dinilainya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Tentunya core bussiness-nya juga berubah. Itu semua terjadi agar dapat menunjang program dan kegiatan Pemprov Jatim sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Sementara khusus untuk Perseroda Penjamin Kredit Daerah Jatim, Adhy menjelaskan, akan tetap mempertahankan kegiatan usahanya khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

    “Untuk Jamkrida akan tetap sama fokusnya, namun akan kita maksimalkan lagi khusunya berkaitan dengan peningkatan akses dunia usaha baik UMKM dan Koperasi melalui peningkatan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha dalam bidang penjaminan pinjaman atau kredit,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf selaku Pimpinan Paripurna menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang aktif dan tanggap menjalankan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

    “Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim khususnya kepada Pak Pj. Gub yang selalu menjalankan setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah. Semoga raperda ini menjadi iktiar kita bersama dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya.(ind)

  • Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Penurunan BPIH 2025 dan Dorong Peningkatan Pelayanan Haji

    Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Penurunan BPIH 2025 dan Dorong Peningkatan Pelayanan Haji

    JATIMPEDIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menyambut baik keputusan pemerintah yang menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. BPIH 2024 yang sebesar Rp93,4 juta kini turun menjadi Rp89,4 juta pada 2025, dengan asumsi kurs 1 Dollar AS setara Rp16 ribu.

    Hikmah mengapresiasi penurunan biaya haji ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban calon jemaah haji. Namun, dia menegaskan bahwa penurunan biaya haji tidak boleh diikuti dengan penurunan kualitas pelayanan. “Alhamdulillah ada penurunan biaya haji, namun pelayanannya jangan ikut turun, tapi harus ada peningkatan,” ujar Hikmah saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

    Politisi dari fraksi PKB ini juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan haji, terutama dalam hal ketersediaan petugas yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas serta dedikasi tinggi. Petugas haji, menurut Hikmah, harus mampu memberikan pelayanan maksimal, terutama bagi jemaah perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, agar ibadah haji mereka berjalan dengan baik dari segi keamanan maupun pelaksanaannya.

    Selain itu, Hikmah juga mengingatkan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana haji, terutama dalam hal fasilitas kesehatan. “Ketersediaan klinik di Makkah dan Madinah serta tenaga medis yang siap memberikan pelayanan sangat penting, mengingat mayoritas jamaah haji kita adalah lansia yang rentan terhadap masalah kesehatan,” tambahnya.

    Menurut Hikmah, pelayanan medis yang optimal sangat vital untuk mendukung kelancaran ibadah haji, mengingat tantangan yang dihadapi para jemaah yang mayoritas berusia lanjut.(eka)

  • DPRD Jawa Timur Meminta Layanan Bus Trans Jatim Koridor Surabaya – Bangkalan Menjadi Nyaman

    DPRD Jawa Timur Meminta Layanan Bus Trans Jatim Koridor Surabaya – Bangkalan Menjadi Nyaman

    JATIMPEDIA, Surabaya – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, yang juga merupakan wakil dari masyarakat Bangkalan Madura, Abdul Halim, sepenuhnya mendukung rencana realisasi Bus Trans Jatim koridor Surabaya – Bangkalan.

    Menurutnya, dalam rapat pada 15 Mei 2023 lalu, ia telah mengusulkan agar layanan koridor V ini Surabaya – Bangkalan direalisasikan. “Alhamdulillah, usulan saya disetujui dan akan direalisasikan tahun ini. Kami berharap koridor Surabaya – Bangkalan ini akan memberikan kenyamanan dan tidak menimbulkan kebingungan,” katanya saat dihubungi pada Jumat (19/4/2024).

    Halim juga menambahkan bahwa dengan adanya Bus Trans Jatim Koridor V, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan melalui sektor pariwisata dapat meningkat. “Bangkalan memiliki banyak destinasi wisata religi, sejarah, dan kuliner,” ujarnya.

    Destinasi wisata tersebut meliputi makam Syaikhona Kholil, Makam Aermata Ebu, Bukit Geger, serta berbagai kuliner khas Bangkalan. “Terlebih lagi, tidak lama lagi akan dimulai pembangunan perpustakaan Islam terbesar di Indonesia,” tambahnya.

    Halim juga menyatakan bahwa program Bus Trans Jatim yang digagas oleh Gubernur Khofifah sangat diminati oleh masyarakat. “Saya sendiri telah menggunakan layanan transportasi publik ini. Tidak hanya aman, tapi juga nyaman dan berkontribusi dalam mengurangi emisi,” tandasnya. (CIN)

  • Komisi B DPRD Jatim Berharap Pasar Murah Dipebanyak

    Komisi B DPRD Jatim Berharap Pasar Murah Dipebanyak

    JATIMPEDIA, Surabaya – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar Pemprov Jatim pro aktif agar kegiatan Pasar Murah Ramadan, semakin diperluas jangkauannya atau diperbanyak , sehingga masyarakat yang mendapat bahan pangan murah di bulan suci ramadan dan juga menjelang idul fitri.

    Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi dikonfirmasi di DPRD Jatim, Rabu (20/3/2024) mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Terutama di saat-saat penting seperti di bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. “Kita sangat mendorong aktif gelar pasar murah,jangan sampai kekurangan bahan pangan ini justru menghambat mereka untuk berpuasa dan juga bersuka cita di Hari Raya Idulfitri,”Kata Daniel politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini.

    Maka itu ia berharap, agar kejadian kelangkaan bahan pangan, terlebih selama bulan ramadan hingga lebaran nanti, tidak menghambat atau mempersulit masyarakat. “Oleh sebab itu kita dorong, operasi pasar operasi pasar itu lebih intensif dilakukan. Bila perlu dua kali lipat. Uang yang adapun kita belanjakan untuk kepentingan rakyat, karena saat ini kondisi masyarakat kita lagi susah,” imbuhnya.

    Bahkan, kata dia, pemerintah pusat pun seharusnya juga proaktif dalam menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahun. “Walaupun merasa kecewa tapi ada informasi bahwa impor beras sudah turun di Mayangan (Probolinggo). Kalau memang itu terjadi, segera didistribusikan ke masyarakat. Supaya masyarakat mendapatkan manfaat dalam kondisi susah seperti ini,” pintanya.

    Disisi lain, Daniel Rohi kembali meminta Satgas Pangan agar bekerja lebih keras lagi dalam melakukan pengawasan distribusi pangan. Ia pun berharap, musim panen tahun ini bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. “Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, kelangkaan pangan, harga pangan naik ini petani sejahtera tidak. Kalau petani tidak sejahtera kita menangis, artinya sia-sia kan,” ujarnya.

    “Kalaupun pemerintah mau beli pangan, beli dengan harga mahal di petani. Artinya, petani pun mendapat keuntungan maksimal, di saat-saat ini kan harusnya mereka petani bersuka cita, karena harga beras mereka hargai,”katanya.

    Makanya, Daniel meminta Pemprov Jatim supaya agar lebih proaktif. Pun demikian, Satgas Pangan juga harus bekerja lebih keras lagi dalam melakukan pengawasan bahan pangan. “Pengawasan harus diperketat, operasi pasar diintensifkan dan itu harus terkoordinir. Jangan sampai operasi pasar jatuh ke orang tertentu. Jangan sampai operasi pasar sudah diborong juga,”pungkasnya. (cin)