Jatimpedia

Tag: #biosolar

  • Pertamina Luncurkan BBM Rendah Sulfur Diesel X

    Pertamina Luncurkan BBM Rendah Sulfur Diesel X

    JATIMPEDIA, Jakarta –  PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balongan, secara resmi meluncurkan produk terbarunya Diesel X yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan peluncuran Diesel X ini memperkuat posisi sebagai BUMN energi yang mengedepankan inovasi dan keberlanjutan, sekaligus bagian dari dukungan mewujudkan swasembada energi sesuai Astacita Presiden Prabowo.

    “Peluncuran Diesel X merupakan jawaban atas tantangan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi, di mana produk ini tidak hanya memberikan performa tinggi tetapi juga mengedepankan efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Diesel X merupakan bentuk respons Pertamina terhadap tuntutan global untuk menyediakan energi yang lebih bersih.

    Ia mengatakan, produk terbaru ini hadir dengan teknologi terkini yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan di sektor industri yang menggunakan kendaraan berat seperti di pertambangan.

    Dirinya turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengembangkan produk DieselX.

    “Produk ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi yang berkelanjutan dan inovatif,” ujar Simon.

    Lebih lanjut, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengatakan DieselX merupakan wujud nyata dari komitmen PT KPI untuk menghadirkan energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat dan industri di Indonesia.

    “Kilang Balongan telah berhasil meningkatkan proses produksi hingga berhasil memproduksi Diesel X, memastikan kualitas dan performa terbaik untuk kendaraan bermesin diesel serta sektor industri lainnya,” kata Taufik.

    Adapun DieselX yang dihasilkan dari Kilang Balongan memiliki kandungan rendah sulfur kurang dari 10 ppm. Saat ini kapasitas Kilang Balongan untuk memproduksi Diesel X mencapai 200 ribu barrel per bulan dan pada momentum peluncuran akan dilakukan pengiriman perdana sebanyak 52 ribu barrel untuk sektor industri yaitu PT Freeport Indonesia.

    Selain itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, inovasi Diesel X yang diproduksi dan dikelola PT KPI merupakan wujud upaya untuk menuju kemandirian energi dalam mendukung swasembada energi yang diprogramkan pemerintah.

    Produk ini berstandar EURO V yang menjadikan Diesel X ideal untuk kendaraan alat berat yang digunakan dalam industri pertambangan. Selain itu, Diesel X juga menawarkan peningkatan efisiensi bahan bakar sekitar 7 persen.

    “Produk ini merupakan hasil sinergi Pertamina Group, risetnya dilakukan di Laboratorium Research, Technology and Innovation Pertamina, produksinya di Kilang Pertamina Internasional kemudian dipasarkan melalui Pertamina Patra Niaga,” kata Fadjar.

    Selain itu, Fadjar mengatakan pada kesempatan yang sama di periode Januari 2025, Pertamina juga meluncurkan produk lain yaitu BBM Diesel B40 dan bahan bakar penerbangan, Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.(raf)

     

  • Bahlil Klaim RI Bakal Stop Impor Solar pada Tahun 2026

    Bahlil Klaim RI Bakal Stop Impor Solar pada Tahun 2026

    JATIMPEDIA, Jakarta – Pemerintah menetapkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai 1 Januari 2025.

    “Kami telah memutuskan peningkatan biodiesel dari B35 ke B40, dan hari ini kami umumkan sudah berlaku mulai 1 Januari 2025,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, ditulis Minggu (5/1).

    Langkah ini, menurut Bahlil, sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Pemerintah bahkan menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke B50 pada 2026.

    “Kalau ini berjalan baik, atas arahan Presiden Prabowo, kita akan mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026,” ujar Bahlil.8

    “Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan bahwa pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel. Dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    Ia memastikan implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.

    “Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 Badan Usaha (BU) BBN (bahan bakar nabati) yang menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO,” pungkasnya.9

    Sebelumnya, pemerintah sudah menerapkan bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35 persen (B35) mulai berlaku 1 Februari 2023. Keputusan implementasi program B35 diambil dengan berbagai pertimbangan, di antaranya ketersediaan pasokan bahan baku terutama minyak sawit mentah, kapasitas produksi badan usaha bahan bakar nabati dan standar spesifikasi yang harus dipenuhi.

    Pada tahun 2023, alokasi biodiesel sebanyak 13,14 juta kiloliter atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang hanya sebesar 11,02 juta kiloliter. (raf)

  • Tiap Bulan Kilang Pertamina Plaju Produksi 124.000 Kiloliter Biosolar

    Tiap Bulan Kilang Pertamina Plaju Produksi 124.000 Kiloliter Biosolar

    JATIMPEDIA, Jakarta –  PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dalam beberapa tahun terakhir konsisten memproduksi 124.000 kiloliter (kl) Biosolar B35 per bulan.

    “Seluruh produksi bahan bakar minyak (BBM) biosolar itu disalurkan langsung ke Integrated Terminal (IT) Palembang guna memastikan pasokan bahan bakar yang andal bagi pengguna kendaraan diesel,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI RU III Plaju Siti Rachmi Indahsari, di Palembang, Senin.

    Dia menjelaskan, kegiatan produksi Biosolar B35 di Kilang Pertamina Plaju merupakan upaya memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan untuk kendaraan diesel.

    Kilang Plaju secara konsisten mendukung kebijakan energi ramah lingkungan melalui produksi Biosolar B35.

    Produk itu merupakan campuran bahan bakar solar dengan 35 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berbasis bahan bakar nabati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2015.

    Proses produksi Biosolar B35 di Kilang Pertamina Plaju dimulai dengan memproduksi minyak diesel hasil distilasi kilang B35 kemudian melalui proses blending dengan FAME.

    Kilang Pertamina Plaju berkomitmen untuk terus mendukung transisi energi hijau nasional dengan memproduksi biosolar yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.

    “Kami berharap produksi Biosolar B35 ini dapat menjadi solusi bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Produksi Biosolar B35 ini juga merupakan bagian dari strategi Pertamina dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan ketahanan energi berbasis sumber daya lokal, serta bentuk dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta sesuai dengan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG).

    Kilang Pertamina Plaju telah berkomitmen memproduksi biosolar sejak 2019, dimulai dengan Biosolar B20, kemudian berlanjut pada Biosolar B30 di tahun 2020, dan kini berhasil memproduksi Biosolar B35 sejak Februari 2023, kata Siti Rachmi.(raf)

  • Pengguna Pertalite dan Biosolar Dipantau AI, Begini Cara Kerjanya

    Pengguna Pertalite dan Biosolar Dipantau AI, Begini Cara Kerjanya

    JATIMPEDIA, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam penertiban distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti pertalite dan biosolar.

    Penerapan aplikasi AI ini berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun per tahun.

    “Kita dapat menghemat sekitar Rp40 triliun hingga mungkin mencapai Rp50 triliun setiap tahunnya. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya,” kata Luhut saat melakukan kunjungan di Gedung Kementerian Koordinator 1, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seperti dikutip.

    Luhut menunjukkan dukungan penuh jika PT Pertamina (Persero) memanfaatkan AI untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi mulai dari Pertalite hingga Biosolar lebih tepat sasaran. Menurutnya, teknologi ini dapat membantu mencegah pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

    “Orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi BBM, seharusnya tidak perlu menerimanya,” tegas Luhut.

    Luhut juga mengingatkan keberhasilan e-Katalog yang telah meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga mencapai Rp3 ribu triliun.

    Ia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi, seperti yang diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), telah memberikan dampak positif pada penerimaan negara, terutama di sektor batu bara.

    Sebagai contoh, penerapan sistem blokir otomatis (automatic blocking system) dalam pengelolaan piutang telah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, yang akhirnya menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun.

    “Penggunaan teknologi kini benar-benar meningkatkan efisiensi operasional kita,” ujar Luhut. (raf)

  • Pemerintah Siap Jalankan B40 dengan Alokasi 4 Juta KL

    Pemerintah Siap Jalankan B40 dengan Alokasi 4 Juta KL

    Jakarta, JP – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk segera menjalankan program B40 pada awal tahun 2023. Jika benar sudah ditetapkan maka akan ada penambahan biodiesel yang harus disiapkan.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif, menyatakan salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan B40 selain teknis pada mesin kendaraan yang harus dipastikan keandalannya juga ketersediaan pasokan biodiesel. Dia menjelaskan kapasitas produksi biodiesel jika program ditingkatkan menjadi B40 masih cukup untuk memenuhi kebutuhan.

    “Ya akan ada tambahan pasokan. Kira-kira sekitar 3-4 juta Kiloliter (KL) tambahannya. Itu kita bisa,” kata Arifin ditemui usai melakukan peninjauan uji jalan B40 di Lembang, Selasa (1/11).

    Menurut Arifin, pasokan biodiesel tidak perlu dikhawatirkan karena saat ini bahan baku berupa kelapa sawit masih sangat berlimpah bahkan jika memang program tersebut ditingkatkan lebih dari B40.

    Peningkatan penggunaan biodiesel memang sangat dimungkinkan, termasuk jika harus menggunakan B100 yang bakal diproduksi di dalam negeri sehingga Indonesia bisa tidak lagi bergantung terhadap impor BBM solar.

    “Syukur-syukur kita bisa produksi B100. Kalau B100 sudah bagus tinggal sawit cukup atau nggak. Tapi sekarang sudah dikembangkan peremajaan perkebunan sawit rakyat jadi ekosistem di dunia sawit sudah jalan karena memabntu atasi ketergantungan energi,” ungkap Arifin.

    Sementara itu Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, menjelaskan saat ini kapasitas produksi serta blending biodiesel mencapai 16,3 juta KL. Sementara jika ditingkatkan program dari B30 menjadi B40 maka diperkirakan akan membutuhkan sekitar 15 juta KL. “Jadi masih ada (slot),” ungkap Dadan.

    Namun demikian dia mengakui fasilitas pabrik tidak akan bisa beroperasi secara maksimal 100%. Saat ini sudah direncanakan segera rampung pabrik biodiesel yang baru dengan kapasitas mencapai 1,5 juta KL sehingga bisa menutup selisih produksi apabila nanti program B40 mulai dijalankan.

    Untuk tahun ini sendiri alokasi biodiesel yang disiapkan adalah sekitar 11,01 juta KL. Jika memang ada tambahan maksimal sebesar 4 juta KL seperti yang diperkirakan menteri ESDM maka total kebutuhan biodiesel yang harus disiapkan mencapai 15 juta KL.

    “Biasanya pabrik itu berjalan diangka 80-85%. Tapi nggak perlu khawatir. Kita akan masuk pabrik baru di awal tahun depan. Pabrik biodiesel. (Kapasitas) hampir 1,5 juta ada dua perusahaan yang baru. Kalau sekarang belum, tapi kalau perlu B40 ya kita akan kondisikan supaya mereka bisa segera siap,” jelas Dadan. (raf)

  • Alokasi Biodiesel 2022 Naik Jadi 11,03 Juta Kl

    Alokasi Biodiesel 2022 Naik Jadi 11,03 Juta Kl

    Jakarta, JP – Pemerintah bakal menaikkan alokasi biodiesel 2022 menjadi 11,03 juta kiloliter (kl) di tengah ekspektasi meningkatnya permintaan pada kuartal IV-2022, sementara memperpanjang pengabaian pungutan ekspor untuk menjaga stabilitas harga.

    Alokasi biodiesel yang berbahan baku minyak sawit di Indonesia akan ditingkatkan dari alokasi sebelumnya sebesar 10,15 juta kl, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya.

    Pemerintah memiliki program wajib B30 di mana 30% bahan bakarnya berbasis minyak sawit dan pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong permintaan bahan bakar, katanya.

    Produsen minyak sawit terbesar dunia itu juga memutuskan untuk memperpanjang pembebasan bea keluar hingga 31 Oktober 2022, tambah Airlangga.

    “Perpanjangan pungutan US$ 0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga minyak sawit mentah mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) mulai naik,” katanya, Senin (29/8).

    Eksportir minyak sawit utama dunia telah membebaskan pungutan ekspor minyak sawit sejak pertengahan Juli 2022 untuk mendorong ekspor minyak nabati. Ini dilakukan di tengah penumpukan stok domestik yang disebabkan oleh larangan ekspor pada Mei 2022, diberlakukan untuk mengendalikan harga minyak goreng. Peraturan menteri keuangan yang merinci perpanjangan pembebasan pungutan belum dipublikasikan. (raf)

  • Khusus Warga Jatim Belum Diwajibkan Mendaftar MyPertamina Untuk Beli Pertalite dan Biosolar

    Khusus Warga Jatim Belum Diwajibkan Mendaftar MyPertamina Untuk Beli Pertalite dan Biosolar

    Surabaya, JP – PT Pertamina Patra Niaga Region Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mastikan bahwa pembelian Pertalite dan biosolar di wilayah Jawa Timur masih normal, belum ada kewajiban untuk mendaftar terlebih dahulu melalui website MyPertamina.

    “Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal (1/7/2022), Jatim belum diwajibkan mendaftar melalui MyPertamina. Pendaftaran di MyPertamina hanya dilakukan di 11 kota kabupaten yang telah dipilih,” tegas Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus,  Arya Yusa Dwicandra ketika dikonfirmasi, Surabaya, Kamis (30/6/2022).

    Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat Jatim tidak panik hingga melakukan pembelian secara besar-besaran. Karena tidak diberlakukan di Jatim, maka masyarakat di wilayah Jatim harap tenang, pembelian BBM di Jatim masih sama, manual.

    “Tidak ada kewajiban mendaftar apalagi membeli dengan menggunakan QR Code atau MyPertamina. Semua masih normal seperti biasa dan akan kami informasikan selanjutnya jika Jatim akan diberlakukan uji coba tersebut,” ujar Arya.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa sebenarnya untuk masyarakat di 11 kota kabupaten, yaitu Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi yang menjadi pilot projek tersebut hanya diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraan mereka. Pendaftaran ditujukan untuk mendapatkan QR Core yang nantinya akan digunakan disaat konsumen membeli Pertalite atau biosolar di SPBU.

    “Jadi hanya untuk pendaftaran dan bukan menggunakan MyPertamina sebagai alat pembayaran. Pembayaran bisa menggunakan tunai atau bisa menggunakan non tunai melalui aplikasi MyPertamina. Tetapi lagi-lagi untuk wilayah Jatim belum diberlakukan sehingga kewajiban ini hanya untuk masyarakat di 11 kota kabupaten yang sudah dipilih,” terang Arya.

    Selain itu, lanjutnya, pendaftaran hanya berlaku untuk kendaraan roda empat keatas, dan bukan untuk roda dua. Upaya ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran. Sebab data Pertamina menunjukkan, konsumen Pertalite dan biosolar terbesar adalah kendaraan roda empat keatas.

     

    “Kalau sesuai informasi, ini hanya diberlakukan untuk roda empat keatas karena kami melihat konsumen biosolar dan pertalite mayoritas masih roda empat keatas. Karena Pertalite dan biosolar ini disubsidi maka penyaluran harus tepat sasaran,” ujarnya lagi.

    Dari data penjualan yang ada, penjualan Pertalite di semua SPBU rata-rata mencapai sebesar 75 persen hingga 80 persen. Sedangkan penjualan Pertamax memberikan kontribusi sebesar 10 persen, sisanya dari penjualan BBM jenis lainnya.

    “Di beberapa SPBU cukup ramai, utamanya di jalur Pertalite. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik khususunya di Jatim karena per 1 Juli pembelian BBM di SPBU masih normal. Masih manual dan tidak perlu pendaftar di website MyPertamina,” pungkasnya. (eka)