Jatimpedia

Tag: #ASN

  • Bupati Jember Serahkan 1.847 SK PPPK di Wisata Watu Ulo

    Bupati Jember Serahkan 1.847 SK PPPK di Wisata Watu Ulo

    JATIMPEDIA, Jember –  Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait), bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggelar resepsi puncak 100 hari kerja kepemimpinannya di Pantai Watu Ulo. Di lokasi ini Gus Fawait menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.847 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Bupati yang akrab disapa Gus Fawait menegaskan bahwa SK PPPK yang diserahkan mencakup berbagai bidang, yaitu 731 untuk guru, 549 tenaga kesehatan, dan 567 tenaga teknis.

    Ia berharap, para penerima SK dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka demi mendukung kemajuan Kabupaten Jember. Terutama bersama-sama mewujudkan Jember Baru Jember Maju.

    “Bersyukurlah kepada para penerima SK PPPK hari ini, karena banyak di sana yang mengharapkan bisa menjadi PPPK. Buktikan, panjenengan bisa membawa Jember Baru Jember Maju,” ujarnya.

    Selain menyerahkan SK PPPK, acara ini juga menampilkan capaian program dan sejumlah penghargaan yang telah diraih Pemkab Jember, selama 100 hari masa kerja Bupati.

    Tayangan video memaparkan kinerja dan langkah awal Gus Fawait dalam memimpin Kabupaten Jember. Berbeda dari acara formal biasanya, resepsi kali ini digelar di kawasan wisata Pantai Watu Ulo.

    Gus Fawait mengungkapkan, pemilihan lokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengangkat kembali potensi wisata Jember, yang menurutnya belum maksimal.

    “Kami ke depan ingin mengembalikan Jember menjadi kabupaten tujuan wisata. Selama 10 tahun terakhir ini, kita kurang maksimal, maka kita akan perbaiki supaya lebih baik,” kata dia.

    Ia juga menyinggung kebijakan larangan study tour ke luar daerah bagi siswa SD dan SMP Jember. Ini bertujuan agar sekolah memaksimalkan potensi wisata lokal dan memberi keadilan bagi siswa tidak mampu.

    “Jember tidak kalah indah dengan kabupaten yang lain. Di selatan ada pantai, di utara ada gunung, di tengah ada puslit dan edu wisata yang lainnya. Sehingga itu harus dioptimalkan,” kata dia.

    Kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Gus Fawait berharap para birokrat dan PPPK Jember senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

  • Pemkab Tulungangung Rogoh APBD Rp 69 Miliar Untuk Gaji Ke-13

    Pemkab Tulungangung Rogoh APBD Rp 69 Miliar Untuk Gaji Ke-13

    JATIMPEDIA. Tulungagung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan anggota DPRD setempat.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung Galih Nusantoro di Tulungagung, Jatim, Kamis, mengatakan pencairan gaji 13 direncanakan pada pertengahan Juni 2025, sembari menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

    “Anggaran sudah kami siapkan. Saat ini, tinggal menunggu peraturan pemerintah atau instruksi presiden sebagai dasar teknis penyaluran,” katanya.

    Dari total Rp60 miliar yang disiapkan, sekitar Rp50 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji pokok, sedangkan sisanya digunakan untuk tunjangan.

    Khusus bagi 50 anggota DPRD, Pemkab Tulungagung menyiapkan Rp207 juta.

    Galih menambahkan gaji 13 yang diterima ASN mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

    Sementara PPPK dan anggota DPRD menerima gaji 13 sesuai komponen yang diatur dalam ketentuan berlaku.

    Namun demikian, pemberian gaji ke-13 tidak berlaku bagi PPPK dan CPNS yang baru menerima SK pengangkatan pada Rabu (28/5/2025).

    Galih menyebut penerima gaji ke-13 minimal harus memiliki masa kerja dua tahun. (sat)

  • BKN Minta Pemkot Madiun Optimalkan Manajemen Talenta ASN

    BKN Minta Pemkot Madiun Optimalkan Manajemen Talenta ASN

    JATIMPEDIA, Madiun – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun optimal dalam menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pembangunan daerah serta nasional.

    “Manajemen talenta ASN harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah sebagai instrumen strategis untuk mendukung visi misi nasional. Manajemen talenta ASN dibuat untuk membantu tujuan negara,” ujar Zudan dalam kegiatan sosialisasi manajemen talenta ASN di Kota Madiun.

    Pihaknya menegaskan akan pentingnya manajemen talenta sebagai instrumen yang digunakan untuk menyeleksi ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.

    Dengan penerapan manajemen talenta akan mendorong ASN untuk lebih berprestasi, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, sehingga mempercepat negara mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Zudan juga menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan Kota Madiun yang terus bertransformasi. Ia menilai Kota Madiun semakin maju dan hal itu harus diikuti oleh ASN di lingkungan pemda setempat yang berkinerja produktif dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

    Sementara, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan Pemkot Madiun terus memperkuat kinerja ASN melalui pendekatan manajemen talenta. Hal tersebut sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan pencapaian visi misi pembangunan nasional.

    “Kota Madiun, meski berstatus kota kecil, tapi kita sudah bertekad harus mendunia. Meski kota kecil, Kota Madiun memiliki tekad kuat untuk tampil di level global dan pentingnya budaya kerja berbasis hasil, bukan hanya jam kehadiran,” kata Maidi.

    Melalui penerapan manajemen talenta yang tepat, diharapkan ASN di Kota Madiun dapat menjadi agen perubahan yang berdampak nyata, tidak hanya dalam birokrasi, tetapi juga untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (sat)

  • DPRD Sumenep Setuju Revisi Perubahan UU ASN

    DPRD Sumenep Setuju Revisi Perubahan UU ASN

    JATIMPEDIA, Sumenep –  Perubahan terhadap regulasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2024 tengah menjadi pembahasan hangat di kalangan legislatif daerah.
    Salah satunya datang dari anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rencana revisi undang-undang tersebut.
    Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pembaruan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong perbaikan dalam sistem birokrasi, khususnya dalam hal pengelolaan dan penataan ASN di level nasional.
    Ia menyebut, salah satu poin yang akan diubah berkaitan dengan sistem manajemen ASN serta penetapan status pejabat eselon II ke atas sebagai pegawai yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
    “Yang menjadi sorotan adalah perubahan struktur manajemen ASN, di mana pejabat eselon II dan posisi di atasnya akan dikategorikan sebagai ASN pusat,” ucapnya, saat diwawancara wartawan Klikjatim, Rabu (30/4) pagi.
    Hairul menilai, langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap dinamika birokrasi. Ia mencontohkan, bahwa kepala dinas tidak lagi hanya berpindah posisi di lingkungan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tetapi juga bisa dirotasi ke daerah lain di luar wilayah Madura.
    “Pergeseran jabatan seperti ini penting untuk penyegaran organisasi dan akan berdampak baik bagi kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
    Dalam penjelasannya, Hairul menggarisbawahi bahwa posisi strategis seperti sekretaris daerah, kepala dinas, dan pejabat tinggi lainnya akan masuk dalam struktur ASN nasional. Dengan begitu, pemindahan tugas ke berbagai wilayah di Indonesia menjadi lebih fleksibel dan terencana.
    “Tujuannya agar penyebaran pejabat yang memiliki kapabilitas tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu saja, tetapi menyeluruh secara nasional. Ini akan memperkuat kualitas layanan publik di berbagai daerah,” jelasnya.
    Sebagai wakil rakyat, Hairul menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, pembenahan melalui revisi undang-undang ini merupakan upaya penting dalam menciptakan sistem birokrasi yang lebih modern dan efisien.
    “Kami di legislatif tentu menyambut baik dan siap memberikan dukungan terhadap revisi UU ASN ini demi kemajuan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.(sat)
  • Kabupaten Gresik Jadi yang Pertama di Jatim Serahkan SK 474 CPNS Formasi 2024

    Kabupaten Gresik Jadi yang Pertama di Jatim Serahkan SK 474 CPNS Formasi 2024

    JATIMPEDIA, Gresik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mencatatkan diri sebagai kabupaten/kota pertama di Provinsi Jawa Timur yang menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2024.

    Hal ini seiring dengan penyerahan SK kepada 474 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diserahkan dalam upacara, Senin (21/4), di halaman belakang Kantor Bupati Gresik.

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro. Hadir pula Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun Kantor Regional II BKN Surabaya Luluk Budijati.

    Dalam sambutannya, Bupati Yani menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para CPNS yang telah melalui proses seleksi secara transparan dan kompetitif. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas.

    “Semoga ASN ini menjadi energi baru untuk mendorong pelayanan di kabupaten gresik. Saya berpesan agar sebagai ASN memiliki moral dan profesionalitas dan integritas tinggi,” ujarnya.

    Bupati Yani juga mengingatkan bahwa ASN adalah garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Untuk itu, ia mengajak seluruh CPNS yang baru menerima SK untuk Astacita dan visi-misi bupati dan wakil bupati, guna menuju Gresik Baru yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

    “Saya harap Saudara semua menjadi bagian dari gerakan perubahan. Mari bersama kami mewujudkan Astacita: dari Gresik Cerdas dan Sehat, hingga Gresik Aman dan Harmonis. Kedepan, Kabupaten Gresik akan menjalankan program-program pemerintah pusat seperti koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan juga makan bergizi gratis,” ajaknya.

    Tak hanya itu, Bupati Yani juga mengingatkan agar seluruh CPNS memiliki kesabaran dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

    “Sebagai pelayan publik, saudara akan dihadapkan pada beragam dinamika dan ekspektasi. Layani masyarakat dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan profesionalisme. Jadikan kepercayaan ini sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar rutinitas kerja,” pesannya.

    Penerimaan SK CPNS hari ini menjadi kabar bahagia bagi para CPNS. Salah satu CPNS yang menerima SK hari ini, Isyatun Haniyah, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan dan kejelasan proses pengangkatan CPNS di Kabupaten Gresik.

    “Saya sangat mengapresiasi kesigapan Pemerintah Kabupaten Gresik. Saat banyak teman di daerah lain masih menunggu kabar, kami di Gresik sudah menerima SK. Ini luar biasa,” ungkap Isyatun.

    Ia mengaku sempat merasa cemas di tengah simpang siur informasi yang beredar mengenai nasib pengangkatan CPNS formasi 2024.

    “Jujur, sempat galau. Tapi hari ini semua terjawab dengan sangat melegakan. Saya sudah siap menjalankan tugas dan menjadi bagian dari sejarah dalam perjalanan Gresik menuju Gresik Baru yang lebih maju,” lanjutnya penuh semangat. (ind)

  • 5.800 Honorer Pemkab Situbondo Berpeluang Jadi PPPK Paruh Waktu

    5.800 Honorer Pemkab Situbondo Berpeluang Jadi PPPK Paruh Waktu

    JATIMPEDIA, Situbondo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat sekitar 5.800 orang tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

    “Tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK 2024 bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” kata Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo Bayu Indra Wahyono di Situbondo, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi PPPK paruh waktu adalah harus terdaftar di pangkalan data pegawai nonASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah mengikuti seleksi PPPK.

    Nantinya, kata Banyuwa, Pemkab Situbondo akan mengangkat pelamar yang tidak lolos rekrutmen PPPK sebagai PPPK paruh waktu dan dilakukan secara bertahap.

    Rincian pelamar yang tidak lolos seleksi PPPK tahap pertama, lanjutnya, sebanyak 3.456 orang, sedangkan pelamar yang telah lolos administrasi pada rekrutmen PPPK tahap kedua sebanyak 2.413 orang.

    Bayu menyampaikan, tenaga honorer yang tidak lolos rekrutmen PPPK tahap pertama secara otomatis akan diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu, sedangkan rekrutmen tahap kedua masih berproses.

    “Rekrutmen tahap kedua sebanyak 2.413 orang, mereka sudah lolos administrasi dan akan mengikuti tes melalui computer assisted test (CAT), dan bagi yang tidak lolos tes CAT akan menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.

    Informasi diperoleh ANTARA, perjanjian kerja PPPK paruh waktu yakni kerja 4 jam per hari, kontrak kerja 1 tahun, tidak bisa otomatis diperpanjang, mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan, NIP dan SK resmi.(sat)

  • 4 Hari ASN Pemkab Pasuruan Wajib Pakai Batik

    4 Hari ASN Pemkab Pasuruan Wajib Pakai Batik

    JATIMPEDIA, Pasuruan – Seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) /non ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan diwajibkan untuk memakai pakaian batik nasional/batik pasuruan selama empat hari berturut-turut, yakni mulai 1-4 Oktober 2024.

    Kewajiban untuk mengenakan pakaian batik disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko per 30 September 2024.

    Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis menegaskan batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

    Oleh karenanya, untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan batik sekaligus memperingati Hari Batik Nasional, maka empat hari berturut-turut, seluruh karyawan Pemkab Pasuruan wajib memakai batik.

    “Saya sudah intruksikan Pak Sekda untuk membuatkan edaran tentang pemakaian baju batik selama 4 hari. Mulai tanggal 1 sampai 4 oktober,” katanya, hari ini, Selasa (1/10).

    Dijelaskan Nurkholis, Batik sebagai sebagai perekat bangsa sekaligus sebagai simbul persatuan harus terus dilestarikan. Terlebih dengan berbatik, tidak ada lagi strata sosial. Karena Batik menunjukkan kolektivitas kebersamaan. (sat)

  • Tahun Ini Pemerintah Buka Lowongan Kerja 2,3 Juta ASN

    Tahun Ini Pemerintah Buka Lowongan Kerja 2,3 Juta ASN

    JATIMPEDIA, Jakarta –  Pemerintah resmi mengumumkan membuka lowongan kerja untuk sebanyak 2,3 juta aparatur sipil negara (ASN) sepanjang 2024. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).

    “Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Januari 2024 lalu presiden telah mengumumkan ini adalah total kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 2,3 juta, yang diperuntukan bagi pemerintahan pusat lebih dari 429.000 formasi, dan pemerintahan daerah lebih 1,8 juta formasi,” ungkap Menpan RB Azwar Anas dalam konferensi pers siang ini.

    Adapun kebutuhan tersebut tersebar untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya termasuk untuk memenuhi ASN di ibukota Nusantara (IKN). Selain itu, Azwar Anas mengatakan pada kebijakan saat ini ada rekrutmen non-ASN sebanyak 1,8 juta termasuk didalamnya ada SPHK2, dan pembukaan untuk fresh graduate kurang lebih 600.000 orang.

    Kemudian Azwar Anas turut menyinggung soal alasan keterlambatan dalam pemberian informasi seputar rekrutmen ini. Dia bilang, informasi terkait formasi yang digodok saat ini lebih detail dan diserahkan kepada kementerian lembaga masing-masing termasuk kepada Pemerintahan daerah yang lebih tahu kebutuhan dan prioritasnya.

    Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tak mudah dan mengalami keterlambatan dalam pengumuman rekrutmen ASN dan non ASN 2024. “Ini membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan yang semula deadline terakhir tanggal 5, kita perpanjang ke tanggal 20 kemudian kita perpanjang lagi ke tanggal 30,” ungkapnya.

    Menpan RB Azwar Anas mengatakan, meski telah mundur dari penetapan waktu diawal, masih ada sebagian kementerian lembaga yang belum mengirimkan informasi dan sebagiannya sudah selesai mengirim informasi. Selain itu, dia mengungkapkan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), alur birokrasi rekrutmen yang dilakukan nanti bukan kertas namun sudah terdistribusi oleh teknologi. Sehingga seluruh proses yang tadinya panjang, bisa terpangkas dan prosedurnya menjadi lebih cepat.

    Pihaknya mendorong adanya formasi-formasi yang berbasis digital, sehingga kedepannya Indonesia dapat dipenuhi oleh berbagai pelayanan publik berbasis digital dan IT. “Diharapkan memudahkan masyarakat ke depan untuk tidak lagi mengisi berulang-ulang tapi cukup dengan face recognition. … Masyarakat tidak perlu lagi mengisi data yang berulang-ulang, namun dengan sistem berbasis Informatika,” tuturnya.

    “Dan sekarang dasar kebutuhan Sistem regulasi ini mengacu pada pasal 32 UU 2003 tentang ASN dimana kebijakan perencanaan kebutuhan ASN merupakan panduan dari berbagai instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan lembaga ASN,” jelasnya Menpan RB Azwar Anas. (cin)

  • Eri Cahyadi Minta ASN Pemkot Surabaya Tingkatkan Kinerja Pasca Lebaran

    Eri Cahyadi Minta ASN Pemkot Surabaya Tingkatkan Kinerja Pasca Lebaran

    JATIMPEDIA, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat seusai rampungnya masa libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi.

    “Kami menyampaikan minal aidzin mohon maaf lahir batin. Bagi saya dan Cak Ji (Armuji) menjaga kota ini adalah amanah, tetapi kekuatan kami sebenarnya dari para ASN, mari berjuang untuk umat,” kata Eri seusai agenda halal bihalal bersama para ASN di Balai Kota Surabaya, Selasa.

    Eri menyatakan seluruh ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengedepankan kemanusiaan dalam melaksanakan seluruh pelayanan kepada masyarakat.

    “Semuanya sudah kembali ke fitrah, harus bekerja dengan hati yang bersih dan hanya untuk kepentingan umat,” ujarnya.

    Sekalipun ada kebijakan penerapan bekerja dari rumah atau WFH. Namun jumlah ASN yang bekerja langsung di kantor jumlahnya masih lebih banyak.

    Sehingga, kata dia tidak ada alasan pelayanan publik tak berjalan maksimal setelah berlalunya libur Hari Raya Idul Fitri.

    “Kami mengadakan WFH tetapi yang lain masuk semua. Sekitar 10 persen kerja di rumah,” ucap dia.

    Beberapa bidang yang tetap melaksanakan sistem kerja dari kantor, diantaranya pelayanan publik, perizinan, kesehatan, hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

    “Insya Allah tidak ASN yang bolos kerja, yang WFH juga bisa kerja,” tuturnya.

    Sementara, dia menyebut bahwa agenda halal bihalal dibagi ke dalam beberapa sesi dan masih terus digelar hingga satu minggu ke depan, bersama guru, Kader Surabaya Hebat (KSH), Bunda PAUD, PKK, hingga ibu-ibu pengajian di wilayah setempat.

    Sedangkan untuk agenda halal bihalal hari pertama ini difokuskan untuk seluruh ASN Pemkot Surabaya.

    “Sekitar tujuh ribuan lebih totalnya, kalau untuk yang besok dengan guru juga sekitar delapan ribuan,” kata Eri Cahyadi. (cin)