Jatimpedia

Tag: #angka kemiskinan

  • Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp10,2 Miliar di Probolinggo

    Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp10,2 Miliar di Probolinggo

    JATIMPEDIA, Probolinggo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan senilai Rp10,2 miliar kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Bantuan sosial ini sebagai upaya percepatan menekan angka kemiskinan dan berdayakan ekonomi masyarakat.

    Bantuan sosial yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp4,764 miliar untuk 2.382 keluarga, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp828 juta untuk 230 jiwa penyandang disabilitas berat, dan Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp1,983 miliar untuk 1.322 jiwa.

    Selain itu, juga disalurkan bantuan skema khusus untuk kemandirian ekonomi masyarakat, yaitu Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) JAWARA senilai Rp12 juta, Bansos KIP PUTRI JAWARA senilai Rp300 juta untuk 100 orang, dan Bansos KIP KPM JAWARA senilai Rp210 juta untuk 70 orang.

    “Alhamdulillah, hari ini kembali kami berkesempatan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ujar Khofifah usai menyalurkan bantuan di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Kamis (19/6).

    “Bantuan ini tidak lain adalah bentuk komitmen kami untuk terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Jatim, utamanya di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya berbasis bantuan tetapi juga yang bisa berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Berbagai bentuk bantalan-bantalan sosial dan ekonomi yang diberikan ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk terus mendorong perekonomian masyarakat,” katanya.

    “Melalui bantuan skema ini harapannya mereka yang sudah lulus dari miskin ekstrem agar tidak turun status. Harapannya mereka bisa menjadi lebih mandiri,” jelas Khofifah menambahkan.

    Bantalan sosial turut disalurkan juga bantuan berupa biaya operasional penunjang dan tali asih kepada 240 orang pilar-pilar sosial Jatim seperti SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK dan Tagana sebesar Rp909 juta.

    Juga ada, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dialokasikan untuk tiga program strategis yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp400 juta untuk empat desa, program Desa Berdaya sebesar Rp300 juta untuk tiga desa, dan program Jatim Puspa sebesar Rp510 juta untuk tiga desa.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah juga berpesan kepada Pemkab Probolinggo agar terus berinovasi dan lebih jeli dalam menyusun program bantuan sosial masyarakat yang harapannya bisa berdampak panjang.

    “Sudah saatnya bantuan-bantuan kepada masyarakat lebih bersifat pemberdayaan. Sentuh perekonomian mereka, sentuh kemandirian mereka,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah membagikan paket sembako dan oleh-oleh sepulang dari ibadah haji berupa sajadah, jilbab, dan kurma kepada para keluarga penerima manfaat . Bingkisan diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah sebagai bentuk perhatian dan kedekatannya dengan warga.

    Salah satu orang tua penerima bantuan sosial Siti Aminah (47) mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada anaknya Gufron (17). “Terima kasih bantuan yang sangat bermanfaat bagi anak saya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang menaruh perhatian kepada masyarakat Probolinggo dengan memberi bantuan sosial kepada 395 penerima manfaat sebagai perwakilan.

    “Atas nama Pemkab Probolinggo kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang dialokasikan kepada penerima manfaat dan pilar sosial bagi masyarakat Pemkab Probolinggo,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, bantuan sosial merupakan bentuk nyata perhatian Provinsi Jatim dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga berdampak positif dan memberi motivasi bangkit mandiri menghadapi tantangan ke depan.

    “Tanggung jawab negara menjamin hak masyarakat terutamanya mereka yang tidak mampu sekaligus meringankan beban kehidupan dan beban ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat Probolinggo,” tutupnya. (sat)

  • Tinjau Program Bedah Rumah di Kota Batu, Pj. Gubernur Adhy Sebut Aksi Nyata Bantu Kurangi Angka Kemiskinan

    Tinjau Program Bedah Rumah di Kota Batu, Pj. Gubernur Adhy Sebut Aksi Nyata Bantu Kurangi Angka Kemiskinan

    JATIMPEDIA, Batu – Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meninjau pelaksanaan program bedah rumah yang digagas Pemkot Batu di Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sabtu (13/7).

    Dalam peninjauan tersebut, Pj. Gubernur Adhy yang didampingi Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai meninjau dua rumah warga. Masing-masing adalah Durochim (50) warga kelurahan Sumberejo dan Bainah (67) warga kelurahan Pesanggrahan.

    Selain meninjau progres program bedah rumah yang dilakukan, Pj. Gubernur Adhy juga menyerahkan mock up uang tunai kepada masing-masing penerima senilai Rp. 30 juta.

    Secara khusus Pj Gubernur Adhy mendukung sekaligus mengapresiasi aksi nyata yang dilakukan Pemkot Batu melalui program bedah rumah ini. Menurutnya, program ini menjadi aksi nyata memastikan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin tidak hanya sekadar memberikan uang.

    Melainkan juga memperhatikan kelayakan rumah tinggal masyarakat telah layak huni, bersanitasi baik, dan memenuhi standar kesehatan. Untuk itu setiap program bedah rumah yang diselenggarakan pemerintah pasti juga melakukan rehabilitasi kelayakan rumah berupa atap, dinding, lantai dan MCK.

    “Saya sangat mendukung upaya kota batu memprioritaskan bukan hanya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban melainkan juga membenahi rumah penduduknya,” kata Adhy di Kota Batu, Sabtu, (13/7).

    Menurut Adhy, aksi nyata tersebut membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan turunnya angka kemiskinan di Kota Batu. Kini, angka kemiskinan di Kota Batu berada di angka 3,31 persen.

    Ke depan, Adhy berharap program bedah rumah terus ditingkatkan. Termasuk di daerah lain di Jatim. Bahkan menurutnya aksi nyata Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan dengan melakukan bedah rumah patut dijadikan percontohan oleh Kabupaten maupun Kota yang ada di Jatim.

    “Semoga kabupaten dan kota di Jatim bisa melakukan hal serupa untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

     

    Di sisi lain, salah satu penerima bantuan bedah rumah milik Bainah mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan pemerintah provinsi Jatim dan pemerintah Kota Batu.

    “Alhamdulillah, saya sangat berterimakasih kepada Pj Gubernur Adhy Karyono dan Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai yang telah memberikan bantuan bedah rumah,” ujarnya dengan penuh rasa haru. (sat)

  • Angka Kemiskinan Jatim Turun 0,56 Persen Poin, Tertinggi di Jawa

    Angka Kemiskinan Jatim Turun 0,56 Persen Poin, Tertinggi di Jawa

    JATIMPEDIA, Surabaya – Angka kemiskinan di Jatim mencapai 9,79 persen pada periode Maret 2024. Capaian ini diperoleh dari data Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Senin (1/7).

    “BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Alhamdulillah ada penurunan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor BPS Jatim, Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya.

    Angka kemiskinan Jatim yang mencapai 9,79 persen ini menjadi kali pertama berada di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir. Karena tercatat sejak tahun 2020, persentase angka kemiskinan di Jatim selalu berada di atas 10 persen.

    Lebih rinci, pada 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023. Selanjutnya turun signifikan 0,56 persen poin pada tahun 2024 menjadi 9,79 persen.

    Hasil tersebut, kata Adhy, membuat penurunan angka kemiskinan di Jatim tertinggi se-Pulau Jawa. Dengan angka tersebut, ia optimistis bulan ini bukan turun satu digit melainkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024.

    Lebih lanjut, menurut Adhy, capaian luar biasa menurunkan angka kemiskinan tidak lepas dari intervensi dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dikemas dalam Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia.

    Dijelaskannya, ada tiga strategi yang membuat Jatim secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan.

    Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

    “Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ujarnya.

    Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

    Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

    “Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya.

    Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.

    “Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Adhy menambahkan target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebesar 9,4. Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.

    “Tahun 2025 memulai dengan program yang baru namun desainnya sudah mulai terlihat. Kita meyakini mampu meraih target RPJPD di tahun 2025 sebesar 9,4 karena pergerakan kita semakin bagus,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jatim Zulkipli mengapresiasi capaian penurunan angka yang diraih Provinsi Jatim. Menurutnya, kemiskinan di Jatim untuk pertama kalinya menyentuh satu digit dan tertinggi se-Pulau Jawa,.

    Zulkipli mengatakan, rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,24 orang anggota rumah tangga pada Maret 2024.

    “Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun 61 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145 ribu orang,” katanya.

    Zulkipli berharap Pemprov Jatim terus mampu menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses perencanaan dan pengembangan.

    “Tentu, kami berharap Provinsi Jatim terus berjuang menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program yang sudah dan yang akan dilaksanakan tahun ini ataupun tahun 2025 nanti,” tutupnya. (ind)

  • Angka Kemiskinan Kota Malang 4,37 Persen, Terendah Kedua di Jatim

    Angka Kemiskinan Kota Malang 4,37 Persen, Terendah Kedua di Jatim

    Malang, JP – Dalam 15 tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang mengalami tren penurunan, dari yang semula 7,22 persen pada tahun 2008 menjadi 4,37 persen pada tahun 2022.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini melalui Berita Resmi Statistik (BRS) Kota Malang, Kamis (1/12).

    Grafik angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Pada Maret tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37 persen atau mengalami penurunan 0,25 persen poin dibandingkan tahun 2021. Meski mengalami penurunan, kondisi kemiskinan saat ini belum kembali pada tingkat kemiskinan pada masa sebelum pandemi yang mencapai 4,07 persen pada tahun 2019,” ujarnya.

    Dalam BRS ini, Erny juga menyampaikan bahwa selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,00 atau mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 yang nilainya sebesar 0,87.

    “Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin dalam atau semakin jauh dari garis kemiskinan. Padahal upaya pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengeluarkan penduduk dari garis kemiskinan,” terangnya.

    Sementara itu, untuk indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,34 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang nilainya sebesar 0,22. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin lebar. Hal ini berdampak pada pengentasan kemiskinan yang semakin sulit.

    Erny mengibaratkan penduduk miskin seperti ikan yang letaknya semakin jauh dari permukaan dan semakin menyebar atau tidak menggerombol dalam satu tempat. Akibatnya ketika akan ditangkap dan mengeluarkan ikan ke permukaan semakin sulit, hal serupa terjadi dalam upaya mengeluarkan penduduk dari kemiskinannya.

    “Jadi selain mengurangi jumlah penduduk miskin, perlu juga diupayakan untuk menurunkan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan ini akan mempercepat upaya penurunan jumlah penduduk miskin,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Erny mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38 persen. Sementara, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kota Malang menduduki peringkat kedua terendah setelah Kota Batu.

    “Tentu hal ini menjadi sebuah prestasi bagi jajaran Pemerintah Kota Malang yang telah berupaya keras dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Malang,” pungkasnya.(sat)

  • Dinsos Gresik Gandeng Puluhan Ormas Perempuan Lakukan Percepatan DTKS

    Dinsos Gresik Gandeng Puluhan Ormas Perempuan Lakukan Percepatan DTKS

    Gresik, JP – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan Kabupaten Gresik saat ini mencapai kurang lebih 12,42%, dimana dari sekitar 1.280.000 warga Gresik masih ada 153.600 jiwa yang masih miskin. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Dinas Sosial atau Dinsos Gresik, bekerjasama dengan puluhan organisasi perempuan di Gresik untuk melakukan percepatan pendataan warga miskin.

    Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat membuka kegiatan pemadanan Data Terpadu Kemiskinan Nasional (DTKS) di aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Jumat (30/9/2022).

    Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik menginginkan, organisasi perempuan ini dapat membantu mengawal pendataan di desanya masing-masing. Pasalnya di lapangan banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak.

    “Nah bantuan tersebut kita mengacunya pada data BPS, maka saya dan Bu Ummi ini butuh bantuan organisasi perempuan ini untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak, sehingga nanti angka kemiskinan akan cepat turun,” ujar Bu Min.

    Bu Min juga mengatakan, di bulan Oktober depan akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan yang ada saat ini.

    “Data DTKS ini akan menjadi acuan dalam menerima bantuan, nah bulan Oktober nanti akan ada pendataan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun kedepan” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda kali ini akan berfokus pada program sosialisasi dari Dinsos terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari pemerintah Kabupaten Gresik itu sendiri.

    “Jadi nanti kita akan fokus gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik, program PKH inklusif, dan jika tidak ada halangan pada tanggal 1 Oktober nanti akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC), yang mana UHC ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS,” ucapnya.

    Tak hanya Bu Min dan Kepala Dinsos Gresik, agenda ini juga dihadiri, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, serta 40 peserta yang tergabung dalam 30 organisasi perempuan Gresik, diantaranya PKK, Fatayat NU, IWAPI, KOPRI, dan lainnya. (sat)