Pemprov Jatim Optimis Pertahankan Nilai Tertinggi EPPD

Surabaya, JP РSekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan rasa optimisnya bahwa  Pemprov Jatim bisa
mampu mempertahankan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2021 yang pada tahun
sebelumnya mendapatkan nilai tertinggi

Untuk diketahui, Jawa Timur selalu menjadi nomor satu untuk menyampaikan hasil dari laporan EPPD. Laporan
dari EPPD Prov. Jawa Timur menjadi bukti bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
milik kabupaten/kota juga menjadi berada diperingkat tertinggi.

“Capaian penilaian tertinggi dan nomer satu adalah kerja keras kita semua di provinsi, kabupaten/kota. Kalau
tahun kemarin EPPD bisa mencapai nilai tertinggi jangan sampai tahun ini penilaian untuk tahun 2021
rangkingnya turun,” ungkapnya saat membuka Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD) Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jawa Timur Jl.
Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (19/7).

Baca Juga  Baksos Pelayanan Integrasi 31 Kecamatan Pemkot Surabaya

Adhy panggilan akrabnya itu meminta, kepada kabupaten/kota yang belum lengkap data pelaporannya terkait
EPPD untuk segera memenuhi sehingga laporan yang dihasilkan bisa baik serta akuntabel.

EPPD ini, sebut Sekdaprov, merupakan sebuah kesimpulan atau penilaian terhadap sebuah laporan yang
disesuaikan dengan kondisi di masing masing daerah bedasarkan target dari RKPD maupun RPJMD.

“Kita optimis kabupaten/kota yang belum lengkap datanya bisa terpenuhi dengan baik serta akuntabel. Kami
mohon tahun ini ditingkatkan kinerja maupun kualitas pelaporannya. Sehingga nantinya bukan hanya rangking
satu yang kita raih melainkan data pelaporannya bisa lengkap dan akuntabel,” jelas Sekda Pemprov Jatim.

Ia mengatakan, bahwa EPPD penilaian tahun 2021 merupakan salah satu tools untuk memonitor kinerja para
kepala daerah. Sekaligus memonitor dan mendeteksi kinerja baik terhadap kelebihan dan kekurangan kinerja
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Baca Juga  Khofifah Buka Kick Off Program Klinik BUMDes & Akademi Wisata 2023

“Hasil Evaluasi LPPD ini diharapakan dapat menjadi masukan perbaikan bagi sinkronisasi perencanaan
pembangunan bagi kabupaten/kota dengan provinsi. Serta pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis
sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Sekdaprov berharap, kepada tim yang akan bekerja di lapangan bukan bertindak sebagai auditor melainkan
menjadi patner dan pembina yang akan mendukung kinerja para tim EPPD di kabupaten/kota. Maka, Tim dari
Inspektorat, Bappeda hingga Biro Hukum harus turun memberikan pendampingan sekaligus pembinaan jika ada
daerah yang belum dipenuhi.

“Kami mohon tim yang bekerja di lapangan bukan sebagai auditor melainkan menjadi pembina, pengingat
supaya LPPD nya lengkap sehingga kinerja dari kepala daerah di Prov. Jatim bisa dinilai akuntabel dan
mendapatkan nilai tinggi,”ungkapnya. (sat)

Baca Juga  Silaturahmi bersama BAMAG - LKKI, Gubernur Khofifah Gemakan Semangat Toleransi dalam Momentum Idul Fitri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *