NIK Gantikan NPWP, Kartu Lama Berlaku Hingga Desember 2023

Jakarta, JP – Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadikan kartu NPWP lama tidak dipakai lagi. Namun demikian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan NPWP dengan format lama masih berlaku hingga akhir Desember 2023.

Hal ini akibat belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru, meski sudah diterapkan sejak (14/7). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 112 tahun 2022.

“Sampai dengan 31 Desember 2023, (karena) NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id,”tutur Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam keteranggan tertulis yang dikutip Kamis (21/7).

Dia menjelaskan bahwa NIK sebagai bagian dari NPWP format baru akan mulai efektif diterapkan secara menyeluruh pada 1 Januari 2024 sejalan dengan implementasi Coretax. Dengan demikian seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Baca Juga  Tampilan Honda All New Civic Tipe R Makin Keren

Neilmaldrin menjelaskan, ketentuan untuk wajib pajak yang saat ini sudah memiliki NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru.

Namun demikian, ada kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid. Hal ini dikarenakan data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan, misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan.

“DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, email, kring pajak dan/atau saluran lainnya,” terang Suryo Utomo.

Sementara itu, bagi wajib pajak selain orang pribadi, tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit. Sementara itu, bagi wajib pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.

Baca Juga  Semester I/2022, Sales Mobil Honda Tercatat 53.910 Unit

Kemudian, Neilmaldrin juga menjelaskan ketentuan untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan hingga 31 Desember 2023.

Kedua, bagi wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan.

Ketiga, bagi wajib pajak cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Baca Juga  Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Konsolidasi Jatim Cerdas Wujudkan Indonesia Emas 2045

“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” imbuh Neilmaldrin.

Sebagai informasi dalam format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 Juli 2022 terdapat tiga ketentuan.

Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *