KUR BRI Dibawah Rp 100 Juta Tanpa Agunan

JATIMPEDIA, Jakarta –  Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI Sunarso menegaskan, selama ini, dalam menyalurkan KUR di bawah Rp 100 juta bank memang tidak meminta agunan atau kolateral dari debiturnya. Pasalnya, hal itu sudah ada dalam aturan, apabila melanggar maka bank akan dikenakan sanksi.

“Sebenarnya KUR sampai Rp 100 juta itu tanpa jaminan, kalau masih ada jaminan itu kemungkinan bukan KUR. Karena kalau nasabah diminta jaminan, bank kena penalti,” tegas Sunarso dalam acara UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Oleh karena itu, dia mengharapkan untuk diperbanyak porsi KUR untuk plafon di bawah Rp 100 juta. Sehingga, debitur tidak perlu memberikan agunan atau jaminan kepada bank penyalur. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. “Saya ulangi lagi, KUR sampai Rp 100 juta tanpa jaminan. Kalau bank minta jaminan, bank kena penalti, jadi nggak mungkin bank minta jaminan,” jelas Sunarso.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wrijoatmodjo pada kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dari sisi penjaminan. “Agunan itu bisa kita kurangi kalau penjaminan lebih kuat dan lebih besar. Jadi nasabah lebih banyak yang masuk ke sistem KUR dan ultramikro,” ujar dia.

Baca Juga  Penuhi Kebutuhan Lebaran, BRI Surabaya Siapkan Uang Tunai Rp2 triliun

Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran KUR di lapangan belum 100% sesuai dengan peraturan dan pedoman penyaluran yang ada. Sehingga, masih ada beberapa temuan yang dilanggar oleh bank penyalur KUR. KemenkopUKM menyatakan, teguran akan diberikan melalui Forum Pengawas KUR kepada para penyalur KUR yang tidak taat pada pedoman.

“Temuan pelanggaran akan kita bawa ke Forum Pengawas KUR yang dipimpin BPKP,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius.

Berdasarkan survei KemenkopUKM yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi ditemukan beberapa pelanggaran. Survei monev itu melibatkan 1.047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR dengan sebagian besar responden debitur KUR mikro dan KUR super mikro yang memiliki kredit dengan plafon kurang dari Rp 100 juta.

Baca Juga  XL Axiata Rampungkan Akuisisi 66,03% Saham Link Net Senilai Rp 8,72 triliun

”Temuan tersebut di antaranya, terdapat 144 debitur atau 16,1% KUR mikro dan KUR super mikro dengan plafon sampai Rp 100 juta dikenai agunan tambahan,” kata Yulius.

Selain itu, penggunaan KUR sebesar 93% dialokasikan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya seperti merenovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya. Lalu, terdapat dua debitur (0,2%) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau PNS (guru dan PNS Dinas Pendidikan).  (raf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *