Jatimpedia

Penulis: Fitri Handayani

  • DJP Kantongi Pajak Digital Rp16,9 Triliun dalam Kurun 4 Tahun

    DJP Kantongi Pajak Digital Rp16,9 Triliun dalam Kurun 4 Tahun

    JATIMPEDIA, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah mencapai Rp 16,9 triliun hingga Desember 2023.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyampaikan, penerimaan pajak digital tersebut hasil akumulasi dari 4 tahun, yakni sebesar Rp 731,4 miliar hasil setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023.

    Dwi menjelaskan, pemerintah tidak melakukan penunjukan pemungut PPN PMSE baru selama bulan Desember 2023. Untuk pemungut PPN PMSE, jumlahnya tidak bertambah dibandingkan bulan November yaitu sebanyak 163 pemungut.

    “Pada Desember 2023 ini, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Iqiyi International Singapore Pte. Ltd.,” kata Dwi dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (5/1/2024).

    Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

    Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

    Dwi menambahkan, ke depan pihaknya akan terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

    “Penunjukan pemungut PPN PMSE atau usaha digital ini merupakan suatu wujud kemampuan adopsi teknologi oleh pemerintah sebagai salah satu prasyarat menuju Indonesia Maju 2045,” ungkapnya.

    Adapun kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.(raf)

  • Peredaran Uang Kartal Naik 11 Persen Selama Nataru

    Peredaran Uang Kartal Naik 11 Persen Selama Nataru

    JATIMPEDIA, Surabaya – Realisasi jumlah uang kartal yang beredar sepanjang periode Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) tercatat meningkat 11% dari realisasi tahun 2022.

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menyebut, realisasi jumlah uang kartal yang dikeluarkan atau outflow periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sebesar Rp130,37 triliun. Jumlah tersebut meningkat 103,71% dari proyeksi sebesar Rp 125,7 triliun.

    “Meningkat 11% dari realisasi tahun 2022 lalu sebesar Rp 117,7 triliun,” kata Marlinson baru-baru ini.

    Lebih lanjut, secara spasial realisasi outflow tertinggi jika dibandingkan dengan proyeksi terdapat pada wilayah Jawa non Kantor Pusat sebesar Rp 37,22 triliun atau 117.4%.

    Kemudian diikuti oleh wilayah Kalimantan sebesar Rp 10,89 triliun atau 113.53%. Selanjutnya wilayah Sulawesi Maluku dan Papua sebesar Rp 15,54 triliun atau 98,47%, wilayah Sumatra sebesar Rp 25,91 triliun atau 98,15% dan Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp 5,54 triliun atau 98.09%.

    Sementara itu, realisasi penarikan uang Rupiah di Jabodebek (Kantor Pusat) sebesar Rp 35,26 triliun (96,41%).

    “Perbankan akan memastikan ketersediaan uang tunai di ATM/CRM selama liburan Natal 2023 dan Tahun Baru,” kata Marlinson.

    Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) permintaan uang dari perbankan untuk kebutuhan transaksi masyarakat di DIY pada Natal dan Tahun Baru sebesar Rp 3,28 triliun telah terpenuhi dengan baik.

    Namun, Perputaran uang kartal tersebut sedikit menurun 1,8% (yoy) jika dibandingkan Natal dan Tahun Baru 2022 sebesar Rp 3,34 triliun. Hal ini sejalan dengan meluasnya transaksi non tunai di masyarakat.

    “Kami memandang bahwa konsumsi masyarakat selama periode natal dan tahun baru meningkat,  termasuk peningkatan preferensi masyarakat dalam menggunakan pembayaran digital sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian DIY,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DIY Ibrahim.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, kinerja positif perekonomian DIY di akhir tahun akan mendukung pertumbuhan ekonomi DIY untuk keseluruhan tahun 2023, di mana diperkirakan berada di kisaran 4,6 – 5,4% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,15%.

    Ibrahim menambahkan, membaiknya kinerja ekonomi DIY di akhir tahun sejalan dengan kinerja positif sektor pariwisata.

    Sesuai dengan siklusnya, pada triwulan IV 2023 terjadi peningkatan arus wisatawan baik domestik maupun mancanegara terlebih pasca penghapusan PPKM pada awal 2023 dan pengoperasian tol Solo-DIY secara fungsional, serta penambahan direct flight dari Malaysia dan Singapura yang memberikan multiplier effect positif dalam perekonomian DIY.

    Adapun berdasarkan data dan informasi Dinas Pariwisata DIY, pada Triwulan IV ini jumlah wisatawan yang masuk diperkirakan sebanyak 883.000 orang. Kemudian mengacu pada informasi BPS, rata-rata pengeluaran wisatawan domestik di DIY berkisar Rp 2,2 juta.

    “Berdasarkan data dan informasi tersebut, kami memperkirakan bahwa kunjungan wisata di DIY berpotensi memberikan dorongan terhadap PDRB berkisar 0,63%,” imbuh Ibrahim. (raf)

  • Pengguna 5G Diramal Tembus 50 Juta di 2024

    Pengguna 5G Diramal Tembus 50 Juta di 2024

    JATIMPEDIA, Surabaya – Asosiasi Internet of Things (Asioti) memprediksi akan ada sebanyak 50 juta pengguna yang terhubung dengan jaringan 5G seluler pada 2024, seiring dengan perluasan jaringan yang dilakukan oleh operator seluler.

    Ketua Umum Asioti, Teguh Prasetya memperkirakan operator seluler akan terus memacu penggelaran jaringan 5G di area perkotaan dan area-area di dalam ruangan pada tahun ini.

    “Semoga 2024 ini 5G segera terimplementasi dengan masif untuk densifikasi di area perkotaan dan indoor coverage,” ujar Teguh seperti dikutip, Selasa(2/1/2024).

    Sebagai informasi, sebenarnya usecase dari 5G ada tiga macam, yakni enhanced mobile broadband (eMBB) dengan contoh penggunaan yakni pengiriman data yang lebih cepat.

    Kemudian ada machine type communication (MTC) yang diimplementasikan dalam perangkat pintar (IoT). Lalu, low latency communications (URLLC) yang kerap digunakan dalam sistem mobil otomatis.

    Meski demikian, saat ini yang sudah digunakan di Indonesia, terkhusus kota-kota besar hanyalah usecase pertama, yakni eMBB.

    Oleh karena itu, Teguh berharap agar usecase dari 5G ini bisa lebih banyak, paling tidak di sejumlah kota besar. Selain itu, Teguh juga berharap pada tahun ini, private network berbasis jaringan 5G jadi makin banyak, terutama untuk kawasan industri, perusahaan tambang, minyak dan gas, pertanian, serta perkebunan.

    Teguh pun mengatakan estimasi perangkat yang terhubung dengan jaringan 5G privat bisa mencapai 3-6 juta buah.

    Lebih lanjut, untuk mendukung penerapan 5G, Teguh juga mengharapkan penggelaran fixed broadband access bisa makin banyak, terlebih di kota-kota satelit dan pedesaan.

    Menurutnya, jika hal ini diterapkan, penggunaan fixed broadband berbasis 5G akan mencapai angka 30 juta rumah pada 2024. Sebagai informasi, perusahaan teknologi Qualcomm menilai 5G dapat menyumbang PDB Indonesia sebesar Rp2,8 triliun atau 9,3% dari PDB Indonesia pada 2035, jika 5G sudah diadopsi sejak 2020.

    Senior Director Government Affair Qualcomm Nies Purwati mengatakan kehadiran 5G juga dapat membuka sekitar 4,4 juta peluang pekerjaan baru. “Namun, kalau kita tidak mulai-mulai, makin berkurang nilainya nih,” ujar Nies.(raf)