Pemkab Lamongan Tetapkan Tiga Prioritas Pembangunan 2027

Reporter : Rofiq
Bupati Yuhronur dan Wabup Dirham beserta jajaran DPRD Lamongan usai rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan

JATIMPEDIA, Lamongan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada tiga sektor strategis. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah menetapkan penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan yang membahas Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Senin (16/11/2026).

Baca juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah hingga Desember 2026

Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut memaparkan gambaran rancangan APBD Lamongan 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,9 triliun, sementara belanja daerah juga direncanakan berada pada angka yang sama.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Lamongan perlu melakukan penyesuaian dan menentukan penggunaan anggaran secara selektif agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Yuhronur menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal serta memastikan belanja daerah dialokasikan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan memiliki manfaat nyata.

“Memahami bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang, maka disiplin fiskal dan ketepatan alokasi belanja yang diarahkan pada kebutuhan mendesak dan bermanfaat perlu diberlakukan dalam rancangan anggaran tahun 2027,” katanya.

Ia menjelaskan, ketiga prioritas pembangunan tersebut dirancang untuk menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan pemerintah daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus didukung pemerataan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Baca juga: Pemkab Lamongan jangkau 6.346 keluarga melalui program Laserku

Arah pembangunan itu juga mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2027, yaitu “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan”.

Menurut Yuhronur, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak lebih luas daripada sekadar menghadirkan fasilitas fisik. Infrastruktur diharapkan menjadi penopang aktivitas ekonomi, memperkecil kesenjangan antarwilayah, sekaligus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, dan menopang keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Selain membahas arah pembangunan dan kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2027. Dalam program tersebut terdapat 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan, terdiri atas empat usulan inisiatif DPRD dan enam usulan dari Pemkab Lamongan.

Empat Ranperda inisiatif DPRD meliputi perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Adapun enam Ranperda usulan Pemkab Lamongan mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, APBD 2028, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan 2025–2045, serta perubahan kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Melalui penyusunan prioritas pembangunan dan Propemperda tersebut, Pemkab Lamongan berupaya memastikan arah kebijakan tahun 2027 berjalan lebih terukur. Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas belanja dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Editor : Arif

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru