JATIMPEDIA, Surabaya - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur melahap 7.363,30 hektare sepanjang Agustus-September 2026. Sekitar 79 persen dari total area yang terbakar berada di kawasan konservasi, dengan Taman Nasional (TN) Baluran menjadi wilayah terdampak terluas, mencapai 2.970,05 hektare.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mencatat kebakaran tersebar di tiga wilayah pengelolaan, yakni kawasan konservasi, hutan produksi dan lindung yang dikelola Perum Perhutani, serta kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
Baca juga: Konsumsi Pertalite di Malang Meningkat, Pertamina Tambah Alokasi Jadi 407 KL per Hari
"Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, memang kebakaran ini juga terjadi di dua wilayah lain, yaitu wilayah Perhutani dan wilayah taman nasional. Di dua wilayah ini kita berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di masing-masing lokasi," kata Emil usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/10/2026).
Dari total 7.363,30 hektare lahan yang terbakar, sebanyak 5.814,90 hektare atau sekitar 79 persen berada di kawasan konservasi. Wilayah ini mencakup empat taman nasional dan kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.
TN Baluran menjadi kawasan dengan luasan kebakaran terbesar, yakni 2.970,05 hektare. Besarnya dampak kebakaran di kawasan konservasi menjadi perhatian karena wilayah tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati.
Emil menjelaskan, pengelolaan kawasan konservasi beserta penanganan hukum di wilayah tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Karena itu, Pemprov Jatim melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki otoritas di lapangan.
Sementara itu, kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mencatat luas kebakaran 1.031,95 hektare atau sekitar 14 persen dari total area terdampak.
Menurut Emil, kawasan tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat sehingga berpotensi memunculkan gesekan sosial. Kondisi itu membuat penanganan kebakaran tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga membutuhkan koordinasi antarpihak di sekitar kawasan hutan.
Adapun di wilayah yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim, yakni UPT Tahura Raden Soerjo di Kabupaten Mojokerto, kebakaran tercatat mencapai 516,45 hektare atau sekitar 7 persen dari total luas karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 422,20 hektare berasal dari satu peristiwa kebakaran besar selama periode Agustus-September.
Di kawasan Tahura Raden Soerjo, tantangan utama penanganan kebakaran adalah medan yang terjal dan lokasi titik panas yang sulit dijangkau petugas.
Baca juga: Gubernur Khofifah Sebut Polygon Jadi Contoh Produk Mampu Bersaing di Pasar Global
Emil menyebut sebanyak 53 personel Manggala Agni dan Polisi Kehutanan telah diterjunkan. Upaya penanganan dilakukan melalui patroli rutin dan penyekatan untuk mencegah api meluas ke wilayah lain, terutama mendekati permukiman warga.
Ia mengungkapkan, sejumlah titik panas berada di ketinggian yang sulit diakses melalui jalur darat. Kondisi tersebut menyulitkan petugas untuk memastikan sumber api sekaligus melakukan pemadaman secara langsung.
"Kebakaran terjadi di ketinggian yang luar biasa itu, dan memang tidak bisa dijangkau oleh petugas. Maka pertanyaannya, dari mana apinya? Kalau petugas tidak bisa menjangkau, siapa manusia yang menjangkau, dibakar atau bagaimana? Sekarang fokus kita adalah bagaimana membuat perimeter agar api tidak melebar," ujar Emil.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya penanganan saat ini diarahkan untuk membatasi pergerakan api, sembari mengantisipasi risiko kebakaran meluas ke kawasan yang lebih rentan.
Pemadaman dari Udara Masih Dikoordinasikan
Baca juga: Gubernur Kalteng Pastikan Aktivitas TPK Bagendang Tetap Normal di Tengah Karhutla
Di tengah luasnya area terdampak dan sulitnya akses menuju sejumlah titik kebakaran, Pemprov Jatim juga mempertimbangkan opsi pemadaman melalui jalur udara atau water bombing.
Namun, pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut Emil, pemerintah pusat saat ini juga memprioritaskan penanganan kebakaran di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Pemprov Jatim, kata dia, terus berkoordinasi agar dukungan pemadaman udara dapat diakses sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
Emil menegaskan, keselamatan personel yang bertugas di lapangan harus menjadi prioritas utama. Upaya memadamkan api, menurutnya, tidak boleh menempatkan petugas dalam risiko yang tidak terkendali.
"Tidak boleh ada petugas yang kemudian menjadi korban. Jadi, safety tetap menjadi prioritas nomor satu. Water bombing, kita tahu situasinya bahwa ada fokus di kawasan Kalimantan dan Sumatra, tetapi kita terus berkoordinasi dengan BNPB juga untuk bisa mengakses pemadaman via udara," katanya.
Editor : Arif