Industri Komponen Dorong BYD dan VinFast Bangun Rantai Pasok di Dalam Negeri

Reporter : Rizky
Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmad Basuki. ANTARA/Pamela Sakina

JATIMPEDIA, Jakarta – Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) mendorong produsen kendaraan listrik asal China dan Vietnam, BYD serta VinFast, untuk segera membangun rantai pasok komponen di Indonesia. Langkah ini dinilai penting agar investasi pabrikan tidak hanya berhenti pada kegiatan perakitan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri .

Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmad Basuki menyatakan, kebijakan pemerintah yang mendorong produsen kendaraan membangun basis produksi di Indonesia seharusnya membuka peluang lebih besar bagi industri komponen domestik . Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang tercapai antara pabrikan mobil listrik dengan pemasok lokal .

Baca juga: Pabrik BYD di Subang Siap Diresmikan 3 September 2026, Investasi Capai Rp11,7 Triliun

"Kesiapan dan peluang untuk memasok industri komponen kendaraan listrik dari industri dalam negeri sebenarnya cukup tinggi, apalagi untuk part-part yang sifatnya umum," ujar Rachmad saat dihubungi, Minggu (30/8/2026) .

Salah satu instrumen utama yang dinilai dapat mendorong lokalisasi adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah menargetkan TKDN kendaraan listrik dapat mencapai 80 persen, yang secara bertahap akan memaksa produsen menyerap komponen lokal . Rachmad menilai, dengan TKDN yang tinggi, peluang industri komponen dalam negeri untuk masuk ke rantai pasok akan semakin besar.

Meski industri komponen lokal dinilai siap, komunikasi dan penjajakan kerja sama masih terkendala sejumlah faktor. Rachmad mengungkapkan, pihak GIAMM telah difasilitasi pemerintah untuk melakukan business matching dengan BYD sejak satu hingga dua tahun lalu, namun kesepakatan belum juga tercapai .

Kendala utama yang muncul diduga berkaitan dengan biaya produksi dan skema pembayaran. Rachmad menjelaskan bahwa industri di China terbiasa dengan termin pembayaran yang lebih panjang, berbeda dengan kebiasaan di Indonesia yang menginginkan pembayaran dalam waktu satu hingga tiga bulan agar produksi tetap berjalan .

"Cost-nya belum ada kesepakatan. Kedua mungkin cara bayarnya, term of payment-nya," ujarnya .

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Saleh Husin. Menurutnya, kebijakan insentif otomotif pemerintah ke depan harus lebih diarahkan pada pengembangan rantai pasok dan industri komponen, bukan hanya mendorong penjualan kendaraan. Jika insentif hanya difokuskan pada sisi penjualan, manfaat terbesar akan dirasakan konsumen dan agen pemegang merek (ATPM) .

"Insentif itu lebih ke depan harus didorong untuk supply chain-nya, untuk industri-industri komponen sehingga industri komponennya tumbuh dengan sendirinya. Industri otomotifnya menjadi lebih kuat untuk punya daya saing," kata Saleh .

Saleh menambahkan, penguatan industri komponen juga akan memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok otomotif .

Sementara itu, tiga komponen utama kendaraan listrik yakni baterai, motor listrik, dan power control unit (PCU) masih dalam tahap penjajakan. Rachmad mengatakan, industri baterai dalam negeri mulai tumbuh, namun pengembangan produksi motor listrik dan PCU secara lokal masih bergantung pada volume produksi kendaraan yang memadai .

"Untuk baterai industrinya sudah mulai tumbuh, sedangkan motor listrik dan PCU menurut saya tinggal tunggu volumenya untuk bisa dilokalkan karena menyangkut skala ekonomi," ujarnya .

Kehadiran BYD dan VinFast di Indonesia sebenarnya membuka peluang besar bagi industri komponen nasional untuk memperluas pasar. Namun, tanpa adanya kesepakatan dan komitmen yang jelas, kekhawatiran bahwa kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri hanya sekadar dirakit dengan komponen impor berpotensi menjadi kenyataan .

 

 

Editor : Taufiq

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru