JATIMPEDIA, Madiun - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, Jawa Timur mengusulkan permohonan perbaikan Jembatan Manguharjo ke Kementerian PU RI yang saat ini proses untuk Detail Engineering Design (DED) memasuki tahap lelang.
"DED menjadi salah satu syarat untuk pengusulan ke Kementerian PU. Kami mengusulkan dua opsi, yakni dibongkar total atau diperlebar. Keputusannya nanti ada di kementerian," ujar Plt Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho di Madiun, Kamis.
Baca juga: Pemkot Madiun Kebut Pengerukan Sungai dan Benahi Drainase
Menurutnya DED menjadi dokumen terakhir yang harus diselesaikan setelah AMDAL, manajemen proyek, kajian aspek sosial, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) selesai. Ia menargetkan tahun ini semua berkas bisa diusulkan ke kementerian.
Adapun, Pemkot Madiun mengusulkan perbaikan jembatan tersebut karena kondisi Jembatan Manguharjo dinilai sudah tidak lagi memadai. Infrastruktur yang dibangun pada 1972 itu telah berusia lebih dari 50 tahun dan kini menanggung volume lalu lintas yang terus meningkat.
Usulan itu juga sekaligus sebagai upaya DPUPR Kota Madiun mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalan tersebut.
Baca juga: Penumpang KAI Daop 7 Naik 6 Persen di Bulan September
Dengan usulan perbaikan tersebut, lebar jembatan yang saat ini sekitar 10 meter akan diperluas menjadi sekitar 17 meter. Sedangkan, panjang jembatan tetap sekitar 110 meter.
Usulan perbaikan jembatan tersebut, lanjut Inug, sapaan akrab Dwi Setyo Nugroho, sejatinya telah disiapkan sejak tahun 2024. Namun, pemkot masih harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang membutuhkan proses.
Setahun kemudian, proposal tersebut kembali diajukan ke pemerintah pusat melalui forum Pawitandirogo saat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Madiun.
Baca juga: Pemkot Madiun Layani Tera Ulang Timbangan Warga
Pihaknya berharap agar proses penyusunan DED Jembatan Manguhajo hingga evaluasi di Kementerian PU dapat selesai sesuai jadwal.
"Jika seluruh tahapan berjalan lancar, usulan ditargetkan memperoleh persetujuan paling cepat September mendatang sehingga pembangunan dapat dimulai pada 2027," katanya.
Editor : Rofiq