JATIMPEDIA, Banyuwangi -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mulai mempersiapkan skema kerja fleksibel aparatur sipil negara atau ASN setempat dalam rangka penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di daerah itu, namun tidak mengorbankan pelayanan publik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Senin, menyampaikan pemerintah daerah setempat telah menyusun langkah-langkah mitigasi strategis dalam menanggapi dampak dari ketidakpastian energi fosil akibat situasi geopolitik global atau konflik di Timur Tengah.
Baca juga: Bupati Ipuk Pastikan Kontrak PPPK Pemkab Banyuwangi Tetap Berlanjut
"Kami sudah melakukan perencanaan dan membagi tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dan fokus utamanya adalah penghematan energi," ujarnya.
Sampai saat ini, lanjut Ipuk, Pemkab Banyuwangi tengah melakukan pemetaan dan pembahasan fungsi kerja ASN guna menentukan sektor mana saja yang dapat menjalankan tugasnya secara daring atau work from home (WFH) maupun luring.
Ia menegaskan bahwa dalam skema penghematan energi dampak konflik dunia itu tidak akan mengorbankan atau mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Baca juga: Kabupaten Banyuwangi Diproyeksikan Ikuti Penilaian HAM Nasional
"Kalau memang sifatkan pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan serta pelayanan publik tidak bisa diganggu gugat, tetap menjadi prioritas utama dan harus tetap berjalan," ucap Ipuk.
Bupati Ipuk menambahkan sektor-sektor lainnya dan ASN bisa melaksanakan tugas-tugas administratif tanpa harus datang ke kantor akan mendukung penghematan energi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
Baca juga: BPJS Kesehatan Meluncurkan Program NADI JKN di Banyuwangi
"Saat dalam pembahasan mengenai hal tersebut, dan ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penghematan energi di Kabupaten Banyuwangi," tuturnya.
Editor : Rofiq